AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2020.
Rekomendasi yang terdiri dari enam item ini diserahkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kepada Wakil Gubernur Maluku disaksikan Gubernur, Murad Ismail dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, yang berlangsung secara virtual, Jumat (04/06/2021).
Enam rekomendasi tersebut, satu, Gubernur Maluku diharapkan melakukan reformasi birokrasi pada beberapa pejabat struktural yang sampai saat ini masih dalam status pelaksana tugas untuk didefenitifkan.
Dua, dalam hal kebijakan pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok atau komunitas pemda harus lebih jeli dalam menentukannya, dan kelompok sasaran sehingga bisa mencapai optimum benefit.
Tiga, hal ini agar output yang diharapkan berbanding lurus dengan outcome yang diinginkan.
Empat, orientasi pelayanan minimum oleh pemda seharusnya berkonsekuensi meningkatnya kinerja ekonomi daerah dalam perspektif itu, maka pelayanan semua perizinan harus terkosentrasi dalam satu pelayan yang terintegrasi, on stop service.
Lima, berkaitan investasi Maluku, maka setiap investor selain memanfaatkan anak daerah secara profesional, juga harus memiliki kantor cabang di wilayah Maluku dan DPRD meminta harus ada perda sebagai aturan dalam pelaksanaannya.
Enam, DPRD mendesak Gubernur untuk menegaskan kepada kepala dinas PUPR untuk segera menyelesaikan jembatan dian pulau - Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara pada perubahan APBD 2021.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya, mengatakan rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan catatan kristis atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemda. Serta berfungsi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, dirinya memerintahkan semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera mempelajari dan menindajlanjuti rekomendasi DPRD agar pembangunan dan pelayanan akan semakin lebih baik.
"Ini sementara kita lakukan dan setiap saat dilakukan untuk semua OPD harus bisa berlari mengejar ketertinggal dan berlari mengikuti langkah saya dari belakang. kalau ini tidak bisa dilakukan OPD, kita akan evaluasi sesuai saran dari DPRD Maluku," tandasnya.