AMBON - BERITA MALUKU. Sertifikat Vaksin kini menjadi pembicaraan di khalayak publik, pasalnya walaupun telah divaksin, jika ingin berpegian tetap harus menjalani pemeriksaan Rapid Antingen maupun Swab.
Hal ini tentunya membuat banyak dugaan yang muncul, salah satunya masyarakat menganggap Vaksin ini hanya dijadikan sebagai proyek.
Menyikapi hal ini, Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi, dr. Adonia Rerung, mengatakan pemberlakukan sertifikat atau kartu Vaksin, jika herd immunity, kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas jika sudah mencapai 2/3 penduduk.
"Contohnya warga kota Ambon 1 juta, maka dikejar vaksin itu 750 ribu penduduk. supaya bisa terbentuk herd immunity, kalau vaksinasi sudah saling melindungi maka kelak nanti tidak diberlakukan Rapid, paling yang dikejar adalah bukti telah divaksin," ujar Rerung dikonfirmasi via-telepone, Senin (22/03/2021).
Mengingat belum tercapai herd immunity, maka tetap masih diberlakukan Rapid Antingen, walaupun orang tersebut telah divaksin, dikarenakan potensi penularan masih bisa terjadi.
Karena menurutnya, anty bodi yang terbentuk pada masing-masing orang usai divaksin juga bervariasi, ada yang seminggu, bahkan sebulan, dan Untuk mengetahuinya, maka harus diperiksa di laboratorium sehingga bisa diketahui kekebalan tubuh terbentuk berapa banyak.
"Contoh saya sudah dua kali divaksin, bisa kena virus, bisa. hanya efeknya, karena sudah divaksin kekebalan tubuh terbentuk maka saya tidak mengalami gejala berat, mungkin dalam satu dua varis mati. jadi hari pertama terkena virus, maka virus itu masih ada yang berpotensi ditularkan ke orang lain, tetapi dua tiga hari kemudian virus itu sudah dimatikan oleh anti bodi yang terbentuk dalam diri saya," ucapnya.
Oleh karena itu, masyarakat yang telah divaksin, tetap dianjurkan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Tentunya herd immunity yang menjadi target, hanya memang tidak serempak semua di vaksin karena bertahap, sesuai bantuan dari pusat, maka yang di tahapan I, II dan III dipilih yang paling prioritas, misalnya tahap I untuk tenaga kesehatan karena bertahapan langsung dengan pasien, tahap kedua Lansia karena rentan terpapar, tahap ke-III pelayanan publik, guru, pelaku ekonomi, perbankan, setelah itu baru diprioritaskan untuk masyarakat biasa.
"Jadi herd immunity belum terbentuk, karena baru berapa persen, apalai masih banyak yang semua divaksin. jadi masih tetap diberlakukan Rapid Antigen maupun swab sesuai kebijakan. hal ini dilakukan berdasarkan ilmu epidemologi berdasarkan pakar ahli epidemologi," tuturnya.
Untuk itu, dirinya membantah jika Vaksin yang dilakukan dijadikan sebagai proyek.
"Tidak mungkin, karena negara sudah rugi akibat Vaksin. Karena dari pemberlian Vaksin ini sangat berdampak terhadap sektor lain, dimana perekonimian, pembangunan tidak berjalan. anggaran yang diajukan di revisi, dipotong untuk covid-19, akibatnya pembangunan tidak berjalan, tentu yang ruginya pemerintah. orang kesehatan rugi, kunjungan sedikit, biaya operasional RS sangat tinggi, jadi tidak diuntungkan dalam proses ini, melainkan malah sangat merugikan," tegasnya.