“Jadi dalam pengembangan tersebut kita prioritaskan untuk pembangunan asrama haji yang bisa menampung 1000 orang dengan kelas minimal setara hotel bintang tiga,” ujar Kakanwil Agama Maluku, Fesal Musaad kepada wartawan di Ambon, Rabu (25/1/2017).
Untuk dana pengembangan asarama haji, kata Musaad, semuanya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bukan dari APBN.
Dijelaskan, pengembangan asrama dilakukan dalam rangka kenyamanan jamah haji, dan dalam tahun 2017 ini para jamaah haji sudah mulai ditempatkan di asarama tersebut.
“Setelah selesai pembangunan dan peresmian, baru ditempatkan jamahah haji,” tuturnya.
Dijelaskan, sampai saat ini pengusulan Maluku sebagai embarkasi antara masih dalam proses, dimana pihaknya sudah menyiapkan data-data, sedangkan semua persyaratan sudah disampaikan kepada Menteri Agama, bersamaan dengan rekomendasi dari Gubernur, DPRD Maluku, Imigrasi, Angkasa Pura, didukung dengan gambar dan rap, serta sertifikat tanah.
“Kita sudah menyiapkan dan menyampaikan semuanya ke Menag dan direspon dengan baik untuk nantinya Maluku dijadikan sebagai embarkasi antara,” pungkasnya.
Menurutnya, Maluku dijadikan embarkasi antara sesuai dengan peta penerbangan, dimana provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara akan datang ke Ambon.
“Kalau Papua ke Makassar kan melewati Ambon. Oleh karena itu, ketika Ambon dalam peta penerbangan sudah menjadi daerah transisional, maka saya kira sudah amat layak jika Maluku ditetapkan sebagai embarkasi haji antara,” akuinya.