Kepada Rimanews, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, untuk meredam tensi tinggi persoalan agama yang belakangan mencuat, Jokowi wajib menemui Ormas Islam lain seperti, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF), dan Ormas lainnya.
"Kami mengusulkan, agar upaya komunikasi politik yang dilakukan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik," katanya saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).
Jokowi, sambung Mu'ti, cukup responsif menangkap usulan tersebut. Presiden menyatakan dengan gamblang di hadapannya dan di hadapan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir akan mengundang Ormas Islam yang belum sempat ditemuinya.
"Tadi juga sempat beliau menyampaikan mana saja yang perlu diundang. Maka kami merekomendasikan bahwa selain Muhammadiyah dan NU juga perlu diundang," terangnya.
Selain itu, atas pertemuannya dengan Jokowi hari ini, Muhammadiyah sepakat bahwa solusi dari kasus Ahok sudah dalam proses Kepolisian.
"Ya kita harus menghormati proses hukum. Presiden juga menyatakan tidak akan mengintervensi dan menegaskan kembali bahwa lembaga hukum ini adalah lembaga yang independen, sehingga presiden juga menegaskan bahwa rumor yang selama ini berkembang adanya intervensi presiden selama ini melindungi itu sama sekali tidak benar," ungkap dia. [src/jpnn]