.jpg)
AMBON - BERITA MALUKU. Keterbatasan kapasitas listrik di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Maluku dinilai mulai memengaruhi proses pembelajaran berbasis praktik. Kondisi tersebut mendapat perhatian DPRD Maluku yang meminta PT PLN memberikan dukungan agar sekolah vokasi dapat mengoperasikan berbagai mesin dan peralatan praktik secara optimal.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, mengatakan kebutuhan listrik bagi SMK berbeda dengan sekolah umum karena sebagian besar kegiatan pembelajaran membutuhkan penggunaan peralatan berbasis mesin. Karena itu, peningkatan daya listrik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang kualitas pendidikan kejuruan.
Hal tersebut disampaikan Sangkala saat menutup rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bersama 18 mitra, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku, serta para pemangku kepentingan investasi di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (8/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sangkala menyampaikan persoalan kelistrikan yang dihadapi sejumlah SMK di Maluku kepada perwakilan PLN yang hadir dalam rapat.
Menurutnya, banyak sekolah kejuruan membutuhkan daya listrik yang lebih besar agar peralatan praktik dapat digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran.
"Kebetulan ada perwakilan dari PLN di ruangan ini, saya ingin menyampaikan persoalan kelistrikan di sekolah-sekolah, khususnya SMK di Maluku. Banyak sekolah membutuhkan daya listrik yang lebih besar, misalnya sekitar 20.000 VA, tetapi yang tersedia masih daya standar seperti sekolah SMA biasa," ujar Sangkala.
Ia menjelaskan, keterbatasan daya tersebut berdampak pada kegiatan praktikum siswa, terutama pada jurusan yang membutuhkan penggunaan mesin maupun peralatan teknis.
Padahal, kata dia, praktik merupakan bagian penting dalam pendidikan vokasi karena bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
"Akibatnya, anak-anak kita di SMK tidak bisa melaksanakan praktikum secara maksimal karena keterbatasan pasokan listrik untuk mengoperasikan mesin dan peralatan praktik," katanya.
Karena itu, DPRD Maluku berharap PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan sekolah kejuruan, baik melalui kemudahan proses peningkatan daya maupun kebijakan keringanan biaya.
Sangkala menilai, dukungan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk penyediaan energi listrik yang memadai, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku.
"Kami meminta agar ada kemudahan, atau kalau memungkinkan diberikan diskon dalam penyesuaian daya listrik bagi sekolah-sekolah SMK di lingkup Provinsi Maluku. Ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan mencetak tenaga kerja yang siap bersaing," tegasnya.
Menurutnya, investasi pada pendidikan vokasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana fisik, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung dapat berfungsi dengan baik.
DPRD Maluku berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian PLN sehingga sekolah-sekolah kejuruan di daerah ini mampu menjalankan proses pembelajaran praktik secara lebih maksimal.