AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Maluku mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah konkrit menyikapi peristiwa bencana yang terjadi di beberapa daerah akibat cuaca ekstrem.
"Kami minta Pemda Maluku melalui BPBD untuk berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, supaya persoalan akibat bencana bisa ditangani secara terkoordinasi," pinta Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepaa wartawan di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (19/07/2022).
Dikatakan, koordinasi perlu dilakukan secepatnya, sehingga bisa diambil langkah terstruktur dan terkoordinasi dalam penanganan bencana.
"Kalau memang dianggap penting kebijakan ditangani serius, bupati/walikota bisa menetapkan tanggap darurat, sehingga langkah yang lebih tegas bisa diambil," ucapnya.
Menurut Lucky, dalam penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat minggu kemarin, DPRD Maluku telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait peristiwa bencana yang terjadi di Maluku.
Hal ini tentu harua ditindaklanjut oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota berupa laporan ke pusat, sesuai tugas dan kewenangannya.
Tak hanya BNPB, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait baik Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI Maluku, maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk mengambil kebijakan dalam penanganan jalan maupun jembatan yang rusak, baik di Maluku Tengah, Seram Bagiam Barat, Kota Ambon, temasuk Maluku Tenggara berdasarkan surat masuk Bupati M Thaher Hanubun, maupun daerah lainnya.
"Surat masuk Bupati Maluku Tenggara menjadi prioritasi kami untuk ditangani secepatnya," ujarnya.
Baru-baru ini, kata Lucky pimpinan DPRD telah menugaskan Komisi III dan IV untuk segera melakukam rapat dengan mitra untuk membicarakan masalah di masyarakat akibat bencana, baik itu terdampak banjir maupun longsor.
"Kita tidak mungkin membiarkan masyarakat berada dalam situasi ketidakpastian. Saya berharap ada langkah-langkah terukur dan tepat untuk menangani masalah yang dialami," harapnya.