AMBON - BERITA MALUKU. Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama mitra terkait, membahas perjanjian kerjasama yang telah dibangun antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Rapat yang berlangsung di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (08/03/2022), dipimpin ketua Komisi I, Amir Rumra. Dihadiri Kepala Biro Pemerintahan setda Maluku, Boy Kaya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Jasmono, sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Lutfi Rumbia tidak hadir.
Usai rapat, Ketua Komisi I Amir Rumra kepada wartawan menjelaskan dari sembilan konsep kerjasama yang dibangun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hanya dua konsep yang rencananya dibicarakan dalam rapat, salah satunya asesmen aparatur sipil negara (ASN), termasuk digitalisasi pelayanan sipil.
"Sebenarnya kita rencananya dua perjanjian kerjasama yang dibahas, tapi karena pimpinan OPD yang satunya tidak ada jadi kami sepakat hanya satu yang dibahas," ucapnya.
Prinsipnya, kata Rumra kerjasama yang dibangun kedua daerah ini harus saling menguntungkan baik dari sisi pendapatan, maupun kemudahan dari sisi pelatihan dan lain sebagainya.
"Jadi kita juga melihat dari sisi itu, jangan sampai mengakibatkan dari sisi aspek keuangan merugikan, jadi harus saling menguntungkan dan pemerintah Jatim sangat meresponi dan mereka siap juga kalau ada pelatihan dan lain sebagainya," ucapnya.
Sebagai tindaklanjut, setiap tiga bulan sekali pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap semua konsep kerjasama Maluku-Jatim. Hal ini dimaksudkan, agar jangan sampai kerjasama yang telah dibangun tidak ada progres apapun bagi Maluku.
"Pengalaman kemarin di Sulawesi Selatan, teman-teman hadir ternyata hanya sekedar formal, jadi kita akan mengevaluasi setiap tiga bulan terkait semua kerjasama. Jangan sampai membuat beban bagi daerah," tandasnya.