AMBON - BERITA MALUKU. Sejak cuaca buruk melanda wilayah Buru Selatan Februari 2021 kemarin, talud penahan ombak di pesisir pantai Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan ambruk.
Akibatnya belasan rumah warga yang berada di sekitar pesisir pantai Waenono terancam terbawa air laut.
“Pada bulan Februari 2021 terjadi cuaca buruk, angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan talud penahan ombak di Desa Waenono ambruk sehingga sekitar 13 rumah penduduk di bagian pesisir terancam rusak. Jika terlambat ditangani dengan cuaca gelombang laut saat ini, rumah-rumah kami yang berada di pesisir pantai Desa Waenono akan dibawa air laut,” keluh sejumlah warga Desa Waenono kepada wartawan di Ambon, Senin (07/02/2022).
Herannya kata mereka, permasalahan ini sudah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten, namun belum direspon untuk dibangun talud penahan ombak guna melindungi rumah-rumah warga di pesisir pantai Desa Waenono.
“Kita sudah sampaikan masalah ini ke pemda melalui Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan sejak tahun kemarin. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemda,” sesal warga.
Lantaran tak kunjung dibangun talud penahan ombak dari pemda hingga awal Februari tahun ini, menyebabkan sebagian rumah warga ada yang roboh akibat hantaman gelombang maupun abrasi.
“Kami menilai pemda khususnya dinas terkait baik itu BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan yang mempunyai kewenangan lambat dalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,” sergah mereka.
Warga menilai Pemda Buru Selatan lamban dan tebang pilih dalam penanganan persoalan dimaksud.
“Hal ini menurut kami ada pilih kasih dalam menyikapi persoalan yang dialami oleh masyarakat. Parahnya sudah kurang lebih satu tahun berjalan ini tidak pernah ada kepala dinas terkait yang turun langsung ke tempat kejadian. Yang turun saat itu hanya Ibu Bupati Buru Selatan sedangkan kepala Dinas terkait tidak pernah sama sekali. Kenapa kami masyarakat menilai ada pilih kasih dalam melihat kejadian seperti ini, karena sepengetahuan kami kalau kejadian seperti ini terjadi di kecamatan lain buru-buru dinas terkait langsung turun di tempat kejadian atau bencana. Sedangkan di dalam kota kabupaten sendiri yang jaraknya kurang lebih satu kilo dari kantor Bupati, mereka tidak meninjau langsung tempat kejadian. Mungkin menurut kami kalau turun ke kecamatan lain ada biaya perjalanan dinas, sedangkan kalau di dalam kota sendiri tidak dapat biaya perjalanan dinas atau biaya perjalan dinas kecil sehingga mereka tidak mau turun,” celoteh warga.
Olehnya itu, Pemda Buru Selatan diharapkan menyikapi persoalan ini dengan serius.
“Pemda dalam hal ini dinas terkait agar serius melihat persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat terutama masalah bencana yang akhir-akhir ini terjadi. Kami juga berharap dan memohon agar jangn ada pilih kasih dalam melihat persoalan ini, kami semua masyarakat Buru Selatan,” pungkas warga.