AMBON - BERITA MALUKU. Dorongan agar pemerintah kota Ambon untuk jenjang SD-SMP dan pemerintah provinsi Maluku jenjang SMA/SMK-sederajat agar bisa melaksanakan belajar tatap muka terbatas, disambut baik DPRD MAluku.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, kepada wartawan, Jumat (03/09), kebiajakan ini harus perlu dikoordinasi dengan satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota, yang mengerti soal pandemi saat ini.
"Satgas punya tabulasi data yang cukup untuk memeting wilayah mana yang hari ini kondisi kekinian bisa untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka terbatas," ucapnya.
Dikatakan, belajar tatap muka terbatas ini juga harus dipikirkan secara baik, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya sekedar saja disaat pandemi menurun, kemudian saat kasus mengalami kenaikan kemudian ditutup kembali.
"Sebenarnya harapan terbesar adalah kebijakan atau niat baik dia harus difikirkan supaya dia tidak dalam waktu tempo saja, jadi misalnya dibuka dalam satu atau dua bulan, karena tiba-tiba pandemi naik ditutup lagi, jadi tidak konsisten. Kadang-kadang situasi itu yang tidak meng-enakan saja," ucapnya.
Untuk itu, langkah awal ungkap Sairdekut perlu dilakukan simulasi pada beberapa sekolah yang menjadi pilot project sekolah tatap muka terbatas. Jika pelaksanaanny berhasil, barulah diimplmenetasi bagi wilayah yang masih belajar oniline.
"contoh satu-satu kabupaten dibuat pembatas antara satu siswa dengan siswa yang lain sambil memikrkan tenaga pengajar dengan seluruh beban tugasnya karena pembagian kouta belajar siswa, kan tidak satu kali belajar, ada yang pagi, siang, iutu yang pemda harus dipikirkan ekonoimi bagi tenaga pengajar," pungkasnya.