AMBON - BERITA MALUKU. Sekretaris Komisi III DPRD Maluku menaggapi kebijakan kenaaikan tarif angkutan kota (Angkot) yang dilakukan pemerintah kota Ambon berdasarkan keputusan Walikota, Richard Louhenapessy nomor 613 tahun 2021 tertanggal 7 September 2021 tentang penyesuaian Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum kelas ekonomi untuk 63 trayek.
Afifudin kepada wartawan, mengatakan seharusnya pemkot Ambon sebelum memutuskan untuk menaikan tarif Angkot, seharusnya melakukan kajian lebih mendalam. Mengingat kebijakan ini akan berimbas naiknya harga bahan pokok.
"Kita harus melihat profit di atasnya apa, kalo persoalan di atas di identifikasi terkait dengan kebaikan harga penggunaan dari premium ke pertalite atau Pertamax.
Jadi premium tidak lagi digunakan kalau tidak salah, mestinya pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina untuk kebijakan seperti ini," ujar Afifudin Kepada wartawan kantor DPRD Maluku, Selasa (07/09/2021).
Ia menilai, kebijakan menaikan tarif angkot tentunya akan berimbas terhadap sektor lain, salah satunya naiknya harga kebutuhan pokok.
"Karena kalau biayaya trasnportasi naik dia akan di tutupi dengan biayaya ekonomis yang lain, jadi kita tidak hanya melihat kenaikan tarif angkot di status sisi saja tapi implikasi tersebut sangat banyak dan luas," ujarnya.
Menyikapi hal dimaksud, dirinya meminta pemerintah kota Ambon sudah seharusnya membuka sentra ekonomi, dengan tidak mengetatkan sumber-sumber ekonomi masyarakat.
"Sudah saya tekankan dari awal, kalau sentra ekonomi dibuka, menciptakan lahan yang baru ketika masyarakat sudah sejahtera mau kasih baik berapapun masyarakat sudah tidak masalah. Tapi kalau di sisi lain kita mengetatkan sentra ekonomi publik, berimplikasi pada pendapatan masyarakat dan di sisi lain kita mengencangkan kenaikan tarif seperti itu sama saja kita menjadikan masyarakat sebagai tumbal," tuturya.
Apalagi, ungkap Afifudin, sampai hari ini kebijakan tatap muka di Ambon belum dilaksanakan, bayangkan saja biayaya tambahan pulsa untuk anak-anak beljar online, tidak punya handphone (Hp) mesti dibeli.
Sebagai pemimpin yang dipercayakan rakyat, semestinya Walikota Ambon peka mendengar keluhan masyarakat, jangan berpikir parsial, harus berpikir holistik secara keseluruhan.
"Ini ada kaitannya, ini fakta empiris yang saya dengar dan saksikan langsung," sambungnya.
Ia bahkan mengumpamakan jika menjadi Walikota, tidak akan menaikkan tarif angkot, dengan bertemu Pertamina untuk mencari jalan keluar yang lebih baik tanpa menyusahkan masyarakat.
"Rakyat lagi sudah dikasih susah," ucapnya.
Olehnya itu, dirinya menyarankan kepada pemerintah kota, untuk koordinasi kembali dengan Pertamina agar supaya beban akibat dari kenaikan tidak membebankan masyarakat.
"Kalau tidak dinaikkan, bagaimana dengan sopir angkot, kalau dinaikan bagaimana dengan masyarakat, hari ini juga dalam situasi ekonomi yang miris atas kebijakan pemerintah terhadap pandemi covid-19," tutupnya.
Ia bahkan mengumpamakan jika menjadi Walikota, tidak akan menaikkan tarif angkot, dengan bertemu Pertamina untuk mencari jalan keluar yang lebih baik tanpa menyusahkan masyarakat.
"Rakyat lagi sudah dikasih susah," ucapnya.
Olehnya itu, dirinya menyarankan kepada pemerintah kota, untuk koordinasi kembali dengan Pertamina agar supaya beban akibat dari kenaikan tidak membebankan masyarakat.
"Kalau tidak dinaikkan, bagaimana dengan sopir angkot, kalau dinaikan bagaimana dengan masyarakat, hari ini juga dalam situasi ekonomi yang miris atas kebijakan pemerintah terhadap pandemi covid-19," tutupnya.