AMBON - BERITA MALUKU. Puluhan senat mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) melakukan aksi demo di kantor Gubernur untuk meminta klarifikasi terhadap surat rekomendasi Gubernur, Murad Ismail kepada Josephus Noya sebagai Rektor UKIM Maluku periode 2021-2025.
Dari pantauan di lapangan, Selasa (10/8/2021), aksi demo yang dilakukan senat mahasiswa kampus orang basudara ini di gerbang timur kantor Gubernur, dikawal ketat Kepolisian dan Satpol PP.
Terlihat masa aksi membawa pamflet bertuliskan urus saja dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) jangan urusi pemilihan Rektor, UKIM kami bebas dari intervensi dalam pemilihan Rektor.
Masa aksi terlihat bergantian menyampaikan orasi untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Tidak lama kemudian, masa aksi ditemui Wakil Gubernur, Barnabas Orno, turut didampinggi Kepala Komunikasi Informasi (Kominfo) Semmy Huwae, Kepala Kesbangpol Titus Renwarin dan Kasad Pol-PP Andre Adrians.
Dihadap Wakil Gubernur, masa menyampaikan pernyataan sikap dibacakan Ketua Senat Fisensius Talubun, mengungkapkan sikap Gubernur dengan dikeluarkannya rekomendasi kepada salah satu calon rektor telah mencoreng nama lembaga di mata publik.
Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur mempertanggungjawabkan rekomendasi kepada calon Rektor UKIM dalam sukses pemilihan mendatang, dan meminta Gubernur menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh civitas akademik UKIM.
Terhadap pernyataan sikap dimaksud, Wakil Gubernur Barnabas Orno dihadapan pendemo, menyampaikan permohonan maaf atas nama Gubernur dan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku, jika rekomendasi yang dikeluarkan menimbulkan dikatonomi dan polemik.
Rekomendasi yang diberikan, kata Orno berdasarkan permintaan yang bersangkutan langsung kepada Gubernur.
"Rekomendasi itu diberikan karena memang yang bersangkutan datang meminta, sehingga beliau mengeluarkan rekomendasi," ucapnya.
Apalagi menurutnya, rekomendasi tersebut tidak bermaksud mengintervensi, bukan juga bersifat eksekutorial, dan tidak merupakan salah satu syarat mutlak.
"Saya katakan itu tidak bermaksud mengintervensi, kalau toh cara pada pandang akademika UKIM dalam menjaga netralitas universitas menganggap bernuansa intervensi, anggap saja rekomendasi itu tidak pernah, ini jawaban resmi dari pemda demi ketenangan masyarakat di kota Ambon, Maluku yang saat ini kita lagi bergumul menghadapi Covid-19," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyingung kedatangannya bersama Plh Sekda dan Kepala Kesbangpol di UKIM, bukan untuk menganulir aspirasi atau keinginan akademika, tetapi kedatangannya bertemu ke Rektor untuk mencari jalan keluar, sehingga hal ini tidak dimaknai secara meluas dan tidak ditungangi opeh pihak lain yang membuat polemik dan dikatomi di masyarakat.
Selepas bertemu Rektor, dirinya sendiri kemudian datang untuk bertemu ketua Sinode untuk mencari jalan keluar agar tidak menjadi polemik yang dibawa ke unsur golongan dan lain-lain.
Prinsip, ungkap Orno siapapun yang terpilih menjadi Rektor, pemda tetap membangun kerjasama untuk membangun UKIM dan Maluku secara luas.