AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku bersama PT Maluku Energi Abadi (MEA) membicarakan prospek penanganan blok Masela.
Rapat yang dipimpin ketua DPRD Maluku yang berlangsung selama dua hari di balai rakyat Karang Panjang, dihadiri Direktur Utama PT MEA, Musalam Latuconsina ini juga membahas Blok Bula dan non Bula, dalam upaya pembangunan masyarakat di Maluku.
"Karena itu kita diskusi dengan beliau ada masukan anggota DPRD untuk memperhitungkan rektrutmen tenaga kerja dengan mempertimbangkan anak daerah dan beberapa pikirabn yang sudah disampaikan," ujar Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan usai rapat, Kamis (05/08/2021).
Dirinya berharap kedepan MEA bisa beproses dengan baik untuk pengelolaan PI 10 persen sehingga mendatangkan PAD bagi daerah ini, untuk pembangunan masyarakat.
Ditempat yang sama, Dirut PT MEA MUsalam LAtuconsina mengutarakan saat ini pengelolaan blok Masela telah sampai pada tahap tujuh dari 10 tahap, yaitu uji tuntas data. Dimana semua data dari kontraktor dalam hal ini inpex, citik seram, carles, harus memberikan data kepada PT MEA dan pemerintah provinsi Maluku. Untuk selanjutnya dievaluasi mulai dari data permukaan, produksi, keuangan, hukum dan lain sebagainya dengan jangka waktu kurang lebih enam bulan.
"Kami usahakan sebelum enam bulan sudah selesai, lebih cepat lebih bagus," ucapnya.
Dijelaskan, dalam perda nomor 7 dan 8 yaitu pendirian dan pernyataan modal terdapat beberapa usaha termasuk hulu migas, sedangkan usaha lainnya adalah usaha hilir migas misalnya usaha aspal, BBM gas, usaha energi, usaha mineral dan tambang, serta usaha jasa penunjang untuk menunjang semua kegiatan jalannya blok masela, blok bula dan blok non bula.
Untuk gas masela, ungkap Latuconsina ditargetkan tahun 2023 konstruksi sudah mulai jalan, sedangkan produksi tahun 2027.
Terkait masalah SDM di Blok Masela, dirinya memastikan akan tetap menjadi prioritas.