AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku melakukan lawatan ke Jakarta, dalam hal DPR RI guna memperjuangkan daerah di Maluku diakomdori dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Sekedar tahu di tahun ini, dikarenakan dana terbatas, maka dari 11 kabupaten/kota, hanya 3 kabupaten/kota di Maluku yang diakomodir dalam program Kotaku, yaitu Ambon, Tual, Masohi, Maluku Tengah.
Kunjungan kerja wakil rakyat dari negeri seribu pulau ini ke DPR RI disambut oleh pimpinan Komisi V, H Muhamad Arwani Thomafi.
"Kita ketahui bersama bahwa program Kotaku di tahun 2021 anggaran yang diterima terbatas oleh pihak Balai Cipta Karya. Untuk itu lewat usulan dari pada baik teman-teman program Kotaku dan Cipta Karya, kita memperjuangkannya di DPR RI Komisi V," ujar Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanusa kepada awak media di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (22/03/2021).
Dikatakan, kunjungan ke DPR saat itu merupakan waktu yang tepat, dikarenakan waktu bersama ada pertemuan Komisi V dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sehingga aspirasi yang disampaikan langsung diserahkan ke Menteri PUPR.
"Jadi pada saat kami bertemu dan menyampaikan aspirasi dari pada pemprov dalam hal ini Balai Cipta Karya program Kotaku, sekalian diserahkan ke Pak Menteri," ucapnya.
Terhadap hal tersebut, dirinya menaruh harapan di tahun 2022, seluruh daerah di Maluku menjadi salah satu prioritas dari Komisi V terhadap program ini.
Menindaklanjuti hal ini, dirinya berpesan kepada Bupati/Walikota, agar segera melakukan usulan terhadap program ini, termasuk adanya penetapan kota kumuh oleh masing-masing kepala daerah.
Terlepas hal tersebut, terkait pengawasan Komisi III di Mess Maluku, pihaknya sementara ini masih melakukan evaluasi, setelah semuanya selesai baru bisa disampaikan secara resmi kepada khalayak publik.