Listrik mahal membuat industri di dalam negeri jadi kurang efisien. Karena itu, Jokowi meminta bisnis kelistrikan dibersihkan dari makelar.
PT PLN (Persero) mengakui adanya perantara dalam rantai pasokan untuk bahan bakar pembangkit-pembangkit listrik di daerah terpencil. Misalnya di Papua, PLN terpaksa menggunakan jasa vendor sebagai perantara untuk mengantar solar dari Depo Pertamina ke pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di pedalaman.
Pertamina hanya mengantar BBM sampai ke depo di kota besar. Lalu PLN harus mengambilnya sendiri ke Depo Pertamina. Masalahnya, kadang PLN tak punya alat-alat angkut yang memadai untuk melewati medan berat berupa hutan belantara, rawa-rawa, pegunungan, dan sebagainya.
"Ongkos ngambil BBM ke Depo Pertamina ini yang mahal. Kadang harus pakai helikopter, harganya (solar) per drum bisa jadi Rp 14 juta," tutur Made kepada detikFinance, Rabu (28/12).
Inilah yang membuat biaya produksi listrik di daerah terpencil makin tak efisien. Jalur distribusi yang sulit memaksa PLN menggunakan jasa perantara. Di satu sisi, keberadaan perantara membuat harga BBM untuk PLTD jadi kurang efisien. Tapi di sisi lain, jasa perantara dibutuhkan.
"Kalau penjualannya langsung kan nggak ada margin untuk yang di tengah-tengah," ujarnya.
Tapi makelar hanya bisa berbisnis energi fosil saja. Sedangkan pembangkit-pembangkit listrik yang memakai energi baru terbarukan (EBT) bebas dari praktek percaloan. Sebab, EBT, misalnya panas bumi, tak bisa dipindah-pindahkan, pasti ada di dekat pembangkit listrik.
"Kalau pembangkit EBT biasanya B to B (business to business) dari IPP (Independent Power Producer/IPP) langsung ke PLN," tutupnya. [detikcom]