Tak Ada di Visi-Misi, Program 1M/RW Agus-Sylvi Diduga Melanggar
Penulis : Xhardy
Pembahasan pun dilanjutkan ke KPUD DKI. Dan jika memang hasil rapat pleno mereka sepakat dengan Bawaslu bahwa itu adalah pelanggaran administrasi, maka KPU akan memberi surat teguran agar pasangan Agus-Sylvi merujuk pada visi-misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dan seperti biasa, ada bantahan dari tim suksesnya yang menyatakan bahwa program 1 Miliar per RW bukanlah money politic atau program bagi-bagi uang, melainan program pemberdayaan komunitas dua arah di mana masyarakat mengetahui apa yang mereka butuhkan di lingkungan RT dan RW sehingga mereka dapat menyampaikan usulan program kepada Pemda DKI untuk meningkatkan kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Dan Agus sendiri tidak menjanjikan uang kepada masyarakat.
Oke, sebenarnya pengertian politik uang sendiri memilik banyak definisi. Namun secara praktik, politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako atau bingkisan pada masyarakat untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya pada pemilihan nanti. Untuk pengertian ini cukup jelas, karena Agus tidak melakukan cara tersebut.
Tapi tetap saja program 1 Miliar tersebut, menurut saya, tidak efektif dan mengedukasi, karena sangat rawan diselewengkan. Bisa saja ketua RW akan mengajak orang lain untuk memilih pasangan tersebut dengan iming-iming 1 Miliar. Dan dana sebesar itu sudah pasti rawan dikorupsi. Yakin dananya akan sampai 100%, bukan tersisa sekian persen karena dipakai diam-diam untuk hal lainnya? Dan juga diragukan apakah dana tersebut akan benar-benar dipakai sesuai kebutuhan? Takutnya nanti tersisa sekian persen karena dipakai buat beli Pajero? Dan perlu juga diperhatikan dampaknya bahwa diprediksi profesi ketua RW akan menjadi profesi yang paling menjanjikan di tahun 2017. Semua orang akan berbondong-bondong berebut menjadi ketua RW karena dananya sangat menggiurkan. Bahkan bisa jadi akan ada tren menuntut pemekaran RW baru di Jakarta, tidak mau kalah dengan tuntutan pemekaran provinsi baru. Kalau sudah ngomong mengenai dana, siapa pun tahu kalau itu berasal dari APBD. Data jumlah RW saya ambil dari media Kompas pada tahun 2014 (Jadi data ini bukan saya ngarang-ngarang sendiri hasil mimpi di siang bolong) karena di sana dibahas dana untuk menggaji ketua RT dan RW. Di situ dikatakan bahwa ketua RW jumlahnya 2709 orang. Jadi saya asumsikan saja jumlah RW ada 2700. Sekarang kita sedikit melakukan hitungan matematika. Program 1 Miliar tiap RW berarti total dana yang harus digelontorkan adalah 2,7 triliun Rupiah. Dan dana tersebut belum tentu tepat sasaran karena rawan dikorupsi.
Program Agus-Sylvi lainnya adalah menjanjikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 5 juta setahun untuk para warga lansia (lanjut usia) yang tidak mampu. Saya hanya dapat data jumlah lansia di Jakarta Barat pada tahun 2012 sekitar 120 ribu jiwa. Jadi saya asumsikan bahwa jumlah lansia di Jakarta ada 500 ribu jiwa. Kita hitung lagi, per tahun dana yang musti digelontorkan untuk BLT adalah 2,5 triliun Rupiah. Jika ditotalkan dengan dana RW, maka jumlahnya mencapai 5,2 triliun Rupiah, atau mendekati 10% APBD. Jumlah yang cukup fantastis—yang sebenarnya bisa digunakan untuk program lain yang lebih baik. Program BLT ini pernah disampaikan oleh Sylviana Murni ketika kampanye di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Bukannya saya kontra, tapi saya sudah melihat sendiri bagaimana BLT zaman presiden dulu banyak yang tidak tepat sasaran. Belum lagi dana tersebut banyak yang dikorupsi sehingga masyarakat yang pantas mendapatkan malah tidak dapat. Belum lagi masalah lainnya yaitu pola pikir dan mental masyarakat. Apakah mereka akan memanfaatkan uang tersebut dengan bijak? Takutnya malah dipakai buat beli rokok atau hal yang tidak-tidak.
Sebenarnya program seperti ini sudah dilakukan pak Ahok salah satunya KJP sehingga dana tidak bisa diselewengkan ke tempat lain. Belum lagi naik Bus dan TransJakarta gratis bagi siswa dan orang yang kurang mampu. Program-program seperti itu dan sejenisnya sudah berfungsi seperti program BLT meskipun bukan berbentuk uang tapi dengan keunggulan lebih tepat sasaran. Program BLT seperti ini bukanlah bentuk edukasi yang baik bagi masyarakat karena akan mengajarkan mereka untuk malas berusaha.
Oh iya, saya jadi kepikiran, itu duit 5,2 Triliun kalau buat beli Indomie bisa dapat berapa bungkus ya? Ha-ha-ha.
Bagaimana menurut Anda? Silakan beri komentar!!
(Perbedaan pendapat adalah hal biasa. Jika tidak setuju, mari berdebat dengan sehat. Tunjukkan pada pembaca lain bahwa di Seword, perbedaan pendapat ditindaklanjuti dengan debat yang positif, membangun dan edukatif, bukan saling hujat dan caci).
Selengkapnya :
http://ift.tt/2gSSN5r