"Saya sampaikan yang berkaitan dengan hasutan, kebencian, penghinaan kepada simbol-simbol negara, ya kalau memang aturan hukum yang ada harus ditindaklanjuti," kata Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai memberi pengarahan pada para perwira tinggi Polri dan kapolda seluruh Indonesia di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (8/11).
PKS Dukung Ahmad Dhani Diproses Hukum
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, sikap Musisi Ahmad Dhani yang berorasi saat demonstrasi pada 4 November 2016, dilakukan atas nama pribadi, bukan sebagai calon Wakil Bupati Bekasi yang diusung PKS.
Karena itu, orasi Dhani di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut dianggap tak berhubungan langsung dengan PKS.
Oleh karena itu, Mardani mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.
"Terkait pelaporan, monggo saja. Ini kan negeri yang berlandaskan hukum. Silakan penegak hukum, aparat melakukan proses sesuai dengan prosedurnya," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (8/11).
Mardani menambahkan, partainya akan fokus menangani Pilkada. Sikap Dhani pada kejadian tersebut dianggap murni hak individualnya.
"Itu hak individual, monggo. Semua sudah dewasa. Semua yang dilakukan pasti sudah dipertimbangkan matang," tuturnya.
Sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan oleh jaringan relawan Pro Jokowi (ProJo) ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penghinaan pada Presiden sebagai lambang negara. Hal itu berkaitan dengan orasi yang disampaikan Dhani saat aksi unjuk rasa 4 November lalu.
Dalam orasinya, musisi yang juga pengusaha tersebut menyandingkan Presiden dengan nama-nama binatang. Ketua DPP ProJo Budi Arie Setiadi menilai hinaan Ahmad Dhani pada Jokowi menyebabkan demorasi kehilangan martabat. [src/republika/kompas]