Hal itu diakui Ahok di Jakarta, Kamis (10/11) kemarin. Dia menyatakan ada pihak yang menyuruhnya mundur dari Pilgub DKI 2017. Ahok menceritakan, informasi itu datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi sendirilah yang mendengar saran seorang teman agar Ahok mundur.
"Nah disitulah saya diminta mundur, katanya Pak Jokowi dari teman, karena untuk menghindari perang kolosal ini," kata Ahok.
Mundurnya Ahok dinilai menjadi jalan keluar di tengah panasnya situasi politik saat ini. Namun, Ahok menolak saran itu. Dia meyakini masyarakat sudah dewasa dan demokrasi di Indonesia juga semakin matang. "Lama-lama kita kayak Film Troy, film kolosal. Padahal dari perang kolosal itu sudah dipindahkan dari pedang dan peluru ke kertas suara," tutur Ahok.
Dia menjelaskan bahwa keberadaan dirinya di Pilgub DKI 2017 ini sekalian untuk mengedukasi masyarakat. Lewat kampanye yang dijalankannya, maka visi, misi dan program yang disodorkan bisa dipertimbangkan orang banyak. Di sinilah pertimbangan dengan akal sehat terjadi. "Saya kira ini bagian dari edukasi rakyat," ujar Ahok.
Namun bila dirinya mundur, tugas mengedukasi rakyat itu bakal terbengkalai. Tak masalah bila nantinya kalah di Pilgub DKI, asalkan sudah berusaha menjelaskan soal visi, misi, dan program ke masyarakat. "Saya lebih ikhlas kalah, tapi semua ide saya tentang visi, misi, dan program orang bisa dengar," terang Ahok.
Riuh suara penolakan terhadap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, mengundang reaksi pembelaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Anak Presiden pertama Ir Soekarno dan Presiden ke-5 Indonesia ini, menguatkan agar tak mundur dari Pilgub. "Ibu Mega mengatakan, 'Tidak ada kata mundur. Ini kita menegakkan ideologi kita, negara kita'," tandas Ahok.
Berdasarkan penjelasan Megawati, persoalan ini bukan lagi hanya perkara mengincar kursi gubernur, melainkan soal mempertahankan falsafah dan landasan bernegara. Negara tak boleh kalah dengan tekanan massa. "Ini bukan persoalan kursi DKI lagi, tapi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," jelas dia.
Desakan mundur itu juga tak bisa dilepaskan dari pidato kontroversialnya terkait Al Maidah ayat 51. Pidato Ahok itu memicu demonstrasi besar pada 4 November lalu yang menuntut penegakkan hukum terhadapnya. Namun, dia telah menegaskan bersedia menjalani proses hukum, bahkan rela dipenjara. Namun soal mundur dari Pilgub DKI 2017, itu tidak akan dilakukan. "Kalau saya mundur, lebih konyol buat demokrasi negeri ini. Maka tangkap saya, penjarakan saya saja (daripada mundur dari Pilgub DKI 2017)," kunci Ahok.
UNJUK RASA KERAP HADANG AHOK
Teror terhadap Ahok terus terjadi. Bahkan, program kampanye Ahok bersama Djarot Saiful, kerap didera aksi unjuk rasa berskala kecil. Di beberapa tempat di ibu kota, Ahok-Djarot dan tim bahkan ‘diserang’.
Seperti oleh sekelompok warga di Rawa Belong, Jakarta Barat, Selasa (2/11). Saat tengah berkampanye, Ketua Ranting PDIP Kebon Jeruk bernama Dayat menjadi korban pengeroyokan. Ahok dilarikan naik Mikrolet ke Polsek Kebon Jeruk oleh timnya untuk menghindari para pendemo. "Saya nungguin Ahok sejak pagi untuk ngusir," tandas pemilik Sanggar Si Pitung Bachtiar, saat itu.
Bachtiar mengatakan kedatangan Ahok ke daerah mereka merupakan kesempatan untuk bertemu langsung. Sebab, selama ini ketika berdemo, mereka tidak pernah bersentuhan langsung dengan Ahok. "Ini kesempatan nih dia berkunjung kan bisa bersentuhan, bisa bersentuhan fisik, bisa bersentuhan jambret-jambretan. Kalau besok tanggal 4 kita menghadapi aparat," ucap dia.
Menurut Bachtiar, penolakan kepada Ahok kali ini bukan karena Ahok non islam atau ber-etnis Cina. Penolakan ini merupakan puncak kekesalan warga Betawi terhadap sikap Ahok yang dianggap menistakan agama.
Selanjutnya di Kelurahan Kedoya Utara. Unjuk rasa menolak kedatangan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terjadi. Dari pantauan, tidak hanya pemuda, namun tampak juga anak-anak kecil yang diajak untuk ikut dalam aksi penolakan itu. Bahkan, terdapat seorang bapak yang menggunakan seragam salah satu ojek online ikut dalam aksi tersebut. Spanduk yang bertuliskan "Ahok minta maaf? Penghina Al-Quran tetap harus dihukum!" terpampang jelas dalam aksi penolakan itu. Dengan serempak mereka berteriak dan meminta Ahok untuk pergi dari wilayah itu. "Usir, usir, usir Si Ahok. Usir Si Ahok sekarang juga," seru mereka dengan berteriak.
Sebelumnyajuga, penolakan terhadap aktivitas blusukan Ahok diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI). Kamis (3/11) lalu, saat mengunjungi warga Pejaten Timur, Ahok dihadang seorang pemuda yang mengaku dari FPI. Pemuda itu menunjukkan kemarahannya kepada Ahok. Suasana panas sempat diredam masyarakat setempat serta aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama mengaku, pembatalan kunjungannya di kawasan Kedoya Utara, karena khawatir massa aksi yang menolaknya berlaku anarkis. Ahok menjelaskan, telah dua kali melewati kawasan padat penduduk yang akan disambanginya itu. Namun berdasarkan penglihatannya, banyak polisi yang telah bersiap melakukan pengamanan dengan membawa senjata gas air mata. "Nah terus kondisi lalu lintas kan macet. Nah kalau saya turun, ketemu masyarakat, mereka ribut, pasti polisi tahan kan. Kalau tahan, pasti dia mungkin akan lempar-lemparan kan. Kalau lempar-lemparan saya pikir yang jadi korban, mobil-mobil orang. Kasihan," kata dia di kediamannya, Pluit, Jakarta Utara, Kamis (10/11).
Dengan banyaknya kendaraan yang mengangkut anak-anak, Ahok khawatir akan mengakibatkan trauma. Bahkan, dia mengungkapkan, telah dua kali melintasi kawasan tersebut untuk memastikan apakah mungkin kondisi tersebut melakukan kampanye. "Kalau paling jelek, lagi kejar-kejaran gini, protapnya polisi, pasti nutupin saya. Ya saya sih aman, akan digiring, kayak kawal presiden, digiring, kan pasukan semua ada, tameng. Tapi kalau dia lempar kan (ke mobil), kasihan. Yang pinggiran nonton, yang punya mobil, pasti hancur mobil-mobil itu," terangnya.
"Makanya saya pikir putar sekali, saya putar dua kali deh. Saya sih sudah mau turun, jujur aja saya mau turun. Tapi saya pikir, masa sih saya turun, masa orang-orang di mobil pada antar anak sekolah histeris nanti. Ya sudah lah," tambah suami Veronica Tan ini.
Sebenarnya sudah ada massa yang siap untuk melakukan pengawalan di luar dari Polri, TNI dan Brimob. Bahkan, Ahok mengaku, sudah ada sekitar 100-an orang ingin membalas penolakan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu di Rawa Belong pada. "Saya bilang enggak usah ribut lah. Kasihan orang sebetulnya. Kalau cuma ribut gara-gara enggak boleh turun. Toh saya turun juga cuma mau lihat tempat yang tergenang terus kok. Kalau soal pilih enggak pilih mah saya kira semua orang," tegasnya.
TIMSES AHOK-DJAROT RESAH
Tim pemenangan pasangan petahana Pilkada DKI 2017, Ahok-Djarot mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran selama kampanye.
Wakil Ketua Bidang Media dan Opini Publik Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Wibi Andrino mengatakan, pelaporan dilakukan lantaran kandidatnya kerap mendapatkan halangan dari sejumlah kelompok saat kampanye. Sikap tersebut tentu sangat merugikan pasangan Ahok-Djarot. "Kita malam hari ini ingin melaporkan beberapa dugaan penghalangan daripada kampanye paslon kami. Saya ingin menggunakan hak kita dari paslon untuk berkampanye dengan aman, baik, tanpa penolakan," jabar Wibi di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Rabu.
Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI itu menduga, penghadangan tidak dilakukan oleh warga setempat. Namun massa tersebut diduga telah disiapkan oleh kelompok tertentu untuk mengganggu aktivitas kampanye pasangan nomor urut dua itu. "Kita butuh pihak Bawaslu untuk pro-aktif melihat aksi yang berkembang. Apakah betul cara-cara ini bisa dinaikkan ke ranah pidana. Seperti yang kita pahami, laporan harus melalui Bawaslu dulu sebelum sampai ke pihak kepolisian," harap Wibi.
Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti mengatakan, pihaknya tidak akan menolak laporan atau aduan warga terkait pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Kendati, pelaporan harus sesuai dengan prosedurnya. "Jadi ada mekanisme yang harus dijalani pelapor. Pertama syarat pelapor, dia harus pemilih DKI, pemantau pemilu, ketiga tim kampanye," timpal Mimah.
Selanjutnya, kata Mimah, pelapor akan mengisi form pelaporan yang telah disediakan. Pelapor juga harus menyerahkan bukti pelanggaran yang dilaporkan. "Nanti kita panggil pelapor jika ada kekurangan," tutupnya.
ELEKTABILITAS AHOK MENUKIK
Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama terus tergerus. Hasil penelitian yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menyebut ada empat hal yang membuat tingkat keterpilihan kepada Ahok terus mengalami penurunan.
Tim peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan, ada empat hal yang membuat Ahok mengalami penurunan elektabilitas. Yang paling utama adalah efek surat Al-Maidah ayat 51. Akibat hal tersebut, memunculkan kontroversi dan dugaan penistaan agama.
"Dari permasalahan itu, sebagian besar umat Islam menggelar aksi demo besar-besaran yang menuntut Ahok diperiksa dan diadili," urai Adjie di Kantor LSI Graha Rajawali Jalan Pemuda Rawamangun, kemarin.
Kedua, resistensi pemimpin beda agama semakin tinggi, yang disebabkan makin bertambahnya pemilih muslim yang tidak akan memilih pemimpin beda agama. Saat ini, pemilih muslim yang tidak bersedia dipimpin oleh gubernur non muslim sebesar 63,4 persen.
"Pemilih muslim yang tak ingin dipimpin gubernur nonmuslim terus meningkat. Angka ini terus naik dari survei bulan lalu yang hanya 55,6 persen menjadi 63,4 persen," beber Adjie.
Selain itu, tingkat kesukaan warga terhadap Ahok yang semakin menurun juga menjadi faktor yang menyebabkan turunnya elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Di mana pada bulan Oktober LSI melakukan survei, tingkat kesukaan terhadap Ahok masih ada 58,2 persen. "Tapi sekarang sudah menurun, untuk survei di bulan ini, tingkat kesukaan Ahok sudah di bawah 50 persen yaitu 48,3 persen," ungkapnya.
Faktor keempat, menurut Adjie, personaliti dan kebijakan Ahok yang membuat elektabilitasnya terus menurun. Sebab beberapa warga mulai tidak suka dengan sikap arogan yang tercermin dalam bicara dan gaya kepemimpinannya. "Kebijakan reklamasi dan penggusuran yang kerap ditonjolkan membuat Ahok semakin tak disukai warganya. Bahkan, di masyarakat berkembang pemikiran tak aman jika Ahok tetap menjadi gubernur DKI," sambung Adji.
Diketahui, LSI melakukan survei ini pada tanggal 31 Oktober - 5 November 2016 di Jakarta. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 440 responden. Responden dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling, dengan Margin of Error survei ini kurang lebih 4.8 persen. Survei ini dibiayai dengan dana sendiri oleh LSI dan dilengkapi pula dengan kualitatif riset (FDG/focus group discussion, media analisis, dan indepth interview).
Sumber : http://mediasulut.co/