.jpg)
AMBON - BERITA MALUKU. Kelanjutan pendidikan ke perguruan tinggi masih menjadi persoalan bagi sejumlah lulusan SMA dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Maluku Tengah. Keterbatasan biaya membuat sebagian siswa harus menghadapi ketidakpastian setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Maluku Tengah, Halimun Saulatu. Aspirasi masyarakat itu disampaikan kepada Halimun saat melakukan penyerapan masukan warga di daerah pemilihannya.
Halimun mengatakan, banyak anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, kemampuan finansial keluarga kerap menjadi hambatan untuk mewujudkan keinginan tersebut.
Menurut dia, persoalan itu perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemerintah Provinsi Maluku. Dukungan tidak hanya diperlukan dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga informasi dan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
"Anak-anak SMA, terutama yang kurang mampu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak. Mereka minta kalau boleh pemerintah daerah Maluku Tengah maupun pemerintah provinsi juga memperhatikan nasib mereka yang kurang mampu,” kata Halimun, kemarin.
Ia menilai, kebijakan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada upaya memastikan anak menyelesaikan pendidikan SMA. Setelah lulus, perlu tersedia skema yang membantu mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Halimun juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Menurut dia, berbagai program tersebut perlu dibarengi dengan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Salah satu bentuk dukungan yang dinilai penting adalah penyediaan beasiswa. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan mekanisme pendataan sehingga siswa yang membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dan memperoleh informasi mengenai program pendidikan yang tersedia.
"Yang paling penting itu soal nasib anak-anak. Karena kadang kita bicara tentang generasi, tetapi hanya karena satu orang anak tidak mampu, pendidikannya tidak bisa dilanjutkan. Itu yang miris,” ujarnya.
Ia mengatakan, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah juga diperlukan untuk memastikan persoalan pendidikan masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah. Dengan koordinasi tersebut, siswa yang memenuhi persyaratan diharapkan tidak kesulitan memperoleh informasi mengenai beasiswa maupun bantuan pendidikan lainnya.
Dalam kegiatan reses tersebut, persoalan pendidikan bukan satu-satunya aspirasi yang diterima. Halimun menyebut kebutuhan masyarakat di bidang lain, termasuk kesehatan, juga menjadi perhatian dan membutuhkan keterlibatan dinas terkait.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memiliki pola pendampingan yang jelas bagi keluarga kurang mampu yang memiliki anak dan ingin melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi tidak serta-merta mengakhiri kesempatan seorang lulusan SMA untuk menempuh pendidikan tinggi.
"Kalau ada anak-anak yang kurang mampu, terutama yang mau kuliah, harus ada perhatian. Baik beasiswa maupun proses pendampingannya. Itu yang paling penting,” kata Halimun.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pendidikan, terutama untuk membuka akses yang lebih luas bagi lulusan SMA dari keluarga kurang mampu di Maluku Tengah.