AMBON - BERITA MALUKU. Penertiban kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, mulai membuka fakta mengejutkan. Sebanyak 24 warga negara asing (WNA) asal China ditemukan bekerja di kawasan tambang tersebut dan diduga melakukan pelanggaran izin tinggal maupun izin kerja.
Keberadaan puluhan WNA itu langsung memicu sorotan tajam terhadap perusahaan yang merekrut mereka, sekaligus mempertanyakan lemahnya pengawasan pihak Imigrasi dan instansi terkait.
Perusahaan tempat para WNA tersebut bekerja diketahui adalah PT Harmoni Alam Manise. Perusahaan yang beralamat di Jalan KH Mas Mansyur Nomor 59, Jakarta Pusat itu dikabarkan memiliki keterkaitan dengan PT Wamshuai Indo Mining (WIM). Berdasarkan data perusahaan, nama Helena tercatat sebagai direktur perusahaan tersebut.
Temuan 24 WNA China itu terungkap saat Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Kejati Maluku dan sejumlah instansi terkait melakukan peninjauan langsung ke kawasan Gunung Botak dalam rangka penertiban tambang ilegal, Rabu (6/5/2026).
Kepada wartawan di kantor Gubernur, Kamis (7/5/2026), Lewerissa mengaku terkejut melihat kondisi Gunung Botak yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali.
“Kemarin kami turun langsung ke Gunung Botak sebagai bagian dari tugas untuk menertibkan kawasan pertambangan emas di sana. Saya kaget sekali, kerusakannya sangat ekstrem. Bayangkan kalau tidak ada langkah penertiban tegas dari pemerintah, maka kalau terjadi bencana dampaknya akan sangat besar,” ujarnya.
Menurutnya Lewerissa, pencemaran lingkungan di kawasan tersebut dipastikan sudah terjadi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Forkopimda sepakat melakukan penertiban permanen terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.
Terhadap 24 WNA Asal China yang bekerja secara ilegal di kawasan tambang. Ia menilai keberadaan mereka menjadi persoalan serius yang tidak bisa dianggap biasa.
“Yang membuat saya kaget juga adalah ternyata ditemukan ada sekelompok orang asing, jumlahnya 24 orang di sana. Mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya minta supaya mereka betul-betul diberikan efek jera,” tegasnya.
Gubernur juga melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan yang menyebabkan para WNA tersebut bisa masuk dan bekerja di kawasan tambang tanpa terdeteksi. Ia bahkan menyebut ada indikasi kelalaian atau pembiaran dari pihak terkait.
“Saya menghimbau kepada instansi terkait agar peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Ini menunjukkan ada kelalaian, entah kelalaian atau pembiaran. Silakan masyarakat menilai sendiri,” katanya.
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin puluhan WNA dapat beraktivitas di kawasan tambang tanpa pengawasan ketat dari pihak Imigrasi maupun lembaga terkait lainnya.
“Bagaimana mungkin itu terjadi? Kan ada kantor imigrasi dan macam-macam. Kok bisa terjadi? Nah itu,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain menyoroti keberadaan WNA ilegal, Gubernur juga memastikan Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan memberi ruang bagi perusahaan maupun pihak mana pun yang mencoba mengeksploitasi sumber daya alam daerah secara melawan hukum.
“Tadi kami juga berdiskusi dengan Dirjen Gakkum Kementerian ESDM terkait bagaimana mengelola dan menertibkan kawasan-kawasan pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan dengan aturan. Gunung Botak ini baru satu yang kita tertibkan. Ada lagi yang akan kita tertibkan,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan, dirinya tidak akan mentoleransi praktik perampokan sumber daya alam Maluku, termasuk jika melibatkan perusahaan dan tenaga kerja asing ilegal.
“Kami pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi sumber daya alam di Maluku ini diambil, dirampok, dicuri, atau dikelola secara melawan hukum. Itu tidak saya toleransikan, tidak saya biarkan. Saya akan melakukan apa saja tindakan dan kebijakan dalam batas kewenangan saya sebagai Gubernur untuk memastikan sumber daya alam kita terjaga dan dikelola demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.