.jpg)
AMBON - BERITA MALUKU. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, menegaskan bahwa setiap program dan proyek pembangunan yang diusulkan pemerintah harus memberi manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
Ia menilai, pembangunan tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata, tetapi harus mampu menciptakan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Menurut Halimun, orientasi pembangunan yang hanya berfokus pada pengerjaan proyek berpotensi mengabaikan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya proyek yang memiliki dampak ekonomi langsung.
“Pembangunan harus berdampak pada ekonomi warga. Jangan sekadar membangun proyek, tetapi pastikan ada multiplier effect sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Halimun, kamis (5/2/2026).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku ini juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, kurangnya sinergi tersebut kerap menjadi hambatan dalam menyusun usulan pembangunan yang matang dan terarah.
Ia mengungkapkan, DPRD Provinsi Maluku sering membawa aspirasi pembangunan ke tingkat kementerian maupun Komisi V DPR RI. Namun, keterbatasan data dari dinas-dinas di kabupaten/kota membuat banyak usulan disusun tanpa dukungan informasi yang memadai.
“Sering kali data dari kabupaten/kota tidak kami terima secara lengkap. Akibatnya, perencanaan berjalan sendiri-sendiri,” kata Halimun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong adanya rapat koordinasi rutin guna menyatukan data dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan. Hal ini dinilai semakin penting mengingat ke depan mekanisme pengusulan ke kementerian berpotensi lebih menitikberatkan pada kondisi lapangan dan rekomendasi gubernur.
“Jangan sampai usulan yang diajukan tidak mendapat rekomendasi gubernur atau bahkan gugur di tengah jalan,” ujarnya.
Halimun menegaskan, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan kunci agar seluruh usulan pembangunan realistis, memiliki skala prioritas yang jelas, serta tidak terlalu tinggi ketika disampaikan ke pemerintah pusat.
Ia pun berharap, setiap usulan pembangunan ke depan dapat ditembuskan kepada DPRD Provinsi Maluku agar menjadi rujukan bersama dalam pengambilan kebijakan.
“Dengan begitu, kami juga memiliki dasar dan pemahaman yang sama,” tutupnya.