Singgung Pemecatan Murad, Djarot: Kader Dilarang Arogan


AMBON - BERITA MALUKU
. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, Djarot Saeful Hidayat menyingung sikap Arogan Murad Ismail sebelum diberhentikan dari Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku.
Dalam keterangan pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/05/2023), Djarot mengungkapkan sikap Murad yang dipanggil ke DPP untuk mempertanyakan kepindahan istrinya ke partai lain, dalam kondisi marah dengan emosi yang sangat tinggi.

"Begitu beliau dipanggil, beliau marah-marah dengan emosi yang sangat tinggi, yang intinya menolak berbagai macam aturan peraturan partai. Bahkan Ketika kita tunjukan bahwa ada aturan partai nomor 25A salah satu pasalnya melarang suami istri untuk beda partai, beliau marah-marah sambil memukul meja. beliau tidak menerima penjelasan dari DPP Partai saya dan pak komarudibn, malah beliau marah marah," tuturnya.

Parahnya lagi, ungkap Djarot saat diberi penjelasan terkait peraturan partai, Murad Ismail memilih meninggalkan ruang pertemuan.

"Kami sudah melaporkan ini kepada rapat pleno DPP Partai, dan DPP memutuskan untuk memberhentikan pak murad sebagai Ketua DPD, karena melanggar aturan partai, dan mengangkat Benhur Watubun sebagai ketua DPD, Mercy Barends sebagai Sekretaris," ucapnya.

Djarot berharap kepada seluruh kader agar tidak mengabaikan nilai etika, dan moral apalagi sebagai pelayan masyarakat. Namun jika hal ini diabaikan, dirinya memastikan akan memberikan sanksi yang keras, sama halnya Mantan Ketua DPD Murad Ismail.

"Ini menunjukan bahwa kader partai dilarang untuk arogan, melakukan tindakan kurang terpuji. Kalau melakukan itu pada kita seperti itu, bagaimana dia akan melakukan hal yang jauh lebih hebat kepada rakyatnya. Kita harus memilih pemimpinan menunjukan seluruh kader partai, ini peringatan, harus menunjukan satu karakter untuk melayani, mengayomi, dan memberikan sub tauladan kepada masyarakat," jelasnya.

"Mereka yang mengabaikan nilai etika, dan moral apalagi sebagai pelayan masyarakat, sebagai kader partai maka perlu diberikan sanksi yang keras," tutupnya.

Subscribe to receive free email updates: