AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Pemda Malteng) dinilai lamban dalam penyelesaian konflik negeri bertetangga Kariu - Pelauw.
Pasalnya, sejak konflik sosial 26 Februari lalu, hingga kini Pemda Malteng dibawah kepeimpinan Abua Tuasikal selaku Bupati belum juga mengambil langkah strategis apapun untuk melakukan rekonsiliasi perdamaian antar kedua negeri yang berada di kecamatan pulau Haruku itu.
"Ini menjadi tanggungjawab Pemda Malteng, mereka yang harus membentuk tim, berinisiatif mengangagas perdamaian, dan bisa membawa pulang masyarakat Kariu di pengungsian ke negerinya. Namun sejak 26 Februari sampai hari ini kelihatan bahwa Pemda Malteng tidak melakukan sesuatu. Terlihat Pemprov Maluku sudah membentuk tim, namun Pemda sampai hari ini belum ada," ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno usai rapat bersama Pemda Maluku bahas perdamaian Kariu-Pelauw, di balai rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (18/04/2022).
Menyikapi hal tersebut, pihakanya telah mendorong Pemprov Maluku untuk melakukan koordinasi bersama Pemda Maluku guna membentuk tim dimaksud.
"Ini patut diselesaikan, supaya tim Pemda Malteng ini bisa berkoordinasi baik Pemda Maluku, TNI-Polri termasuk pimpinan DPRD, supaya proses ini bergerak, jangan hanya diam ditempat," ucapnya.
Menurut Wenno, jika hal ini terus didiamkan, maka akan menambah beban Pemerintah Provinsi dalam hal proses pengamanan, yang membutuhkan anggaran cukup besar.
"Saat ini aparat TNI-Polri yang ada disana sudah 400 personil, dalam 3 bulan saja menghabiskan Rp1,2 miliar, ini menjadi beban kita, mau sampai kapan kita membiayai ini. APBD kita akan habis, karena itu jalan terbaik pemda Provionsi membantu supaya pemda Malteng bergerak cepat, sehingga proses perdamaian terwujud, masyarakat Kariu bisa kembali ke kampung halaman," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie mengatakan akan membantu berkoordinasi dengan Pemda Maluku untuk secepatnya melakukan langkah-langkah percepatan penanganan konflik negeri bertetangga ini.
"Kita tidak bisa tinggal diam, mari kita bersatu, tadi juga ada kesimpulan akan ada rapat gabungan pemprov Maluku, DPRD, Pemda dan DPRD Malteng, Kapolda dan Pangdam untuk mencari langkah strategis yang tetap dalam penyelesaian konflik Kariu agar tidak berlama-lama di daerah pengungsian," tuturnya.
Terkait anggaran pengamanan, pihaknya tetap merespon sesuai mekanisme yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.