AMBON - BERITA MALUKU. Dari 13 Daerah Otonom Baru (DOB) persiapan, empat yang berada di wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, hingga kini belum mendapat perstujuan dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Bupati Abua Tuasikal, yaitu Kabupaten Seram Utara Raya, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kota Kepulauan Lease, dan daerah kawasan khusus kepulauan Banda.
Belum adanya persetujuan Bupati tentu sangat berdampak terhadap perjuangan dari tim pemekaran empat DOB dimaksud, sebagai syarat administrasi.
Hal ini terbukti dalam rapat Komisi I DPRD Maluku bersama 13 Tim Pemekaran DOB ditambah Provinsi Maluku Tenggara Raya di balieo rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (01/03/2021).
Menyikapi hal tersebut, Tim Pemekaran Jazirah Leihitu Sam Sialana, mengatakan secara politis Gubernur dan DPRD Provinsi telah memutuskan jazirah Leihitu dan tiga lainnya masuk dalam 13 DOB persiapan. Hanya saja, perjuangan yang telah berjalan sejak tahun 2014 ini dihambat oleh Bupati.
"Artinya dari sisi dukungan politik dari 2014 sudah mendapat dukungan, baik DPRD Malteng menyetujui cuma dari Bupati yang selalu menghambat," ucapnya.
Alhasil, menurutnya sebagai sikap politis tim pemekaran menggunakan persetujuan DPRD Maluku Tengah. Dikarenakan, kalau menunggu keputusan Bupati tidak mungkin, apalagi masa jabatannya akan berakhir september 2022 mendatang.
Atas sikap Bupati tersebut, ungkap Sam tentu menjadi acuan pemilihan 2024 mendatang, untuk tidak memilih pemimpin yang hanya memberikan janji palsu.
"Kami secara resmi sudah menyatakan, begitu tiga tim DOB lainnya, di pemilihan 2024 tidak memilihan keluarganya lagi begitu juga orang-orang yang berada di lingkungan keluarganya, dan itu kami akan lakukan," tegasnya.
Hal yang sama juga disuarakan Tim Pemekaran Lease, Saleh Watihelu, Kedepan di 2024 tidak usah lagi memilih orang-orang yang tidak berpihak kepada rakyat.
"Kalau tdk memihak kepada rakyat buat apalagi, tidak ada manfaat," pungkasnya.