AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku menyerahkan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 ke DPRD Maluku.
Nota keuangan dan Ranperda APBD TA 2022 diserahkan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno kepada Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam rapat paripurna di baileor rakyat karang panjang, Ambon, Sabtu (11/12/2021). Turut didampinggi Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dan Rasyad Efendy Latuconsina.
Wakil Gubernur, Barnabas Orno dalam sambutannya mengatakan penyampaian Nota keuangan dan Ranperda APBD TA 2022 mengacu pada peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2022, rencana pembangunan jangka menengah provinsi Maluku tahun 2019-2024, serta nota kesepakatan bersama antara Pemda dengan DPRD Provinsi Maluku tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan Platfon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD provinsi Maluku TA 2022.
Dijelaskan, pendapatan daerah pada APBD Maluku 2022 direncanakan Rp2,87 Triliun, lebih rendah dibandingkan 2021 Rp3,31 triliun atau terjadi penurunan 436,54 miliar (13,20 persen).
Penurunan pendapatan daerah tersebut terjadi pada pendapatan belanja transfer dalam TA 2022 dikarenakan Rp2,28 Triliun atau berkurang Rp492,89 miliar dari TA 2021 sebesar Rp2,73 triliun atau turun sebesar 16,58 persen.
Menurutnya, pengurangan pendapatan transfer tersebut disebabkan pengalihan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP negeri ke kabupaten/kota. Lain lagi pendapatan daerah sah TA 2022 direncanakan Rp3,40 miliar atau berkurang 209,24 juta dari TA 2021 sebesar Rp3,60 miliar atau turun 5,81 persen.
Semetara pendapatan asli daerah 2022 direncanakan Rp568,89 miliar atau bertambah Rp16,56 miliar dari TA 2022 Rp572,33 miliar atau naik 2,90 persen bersumber dari pendapatan pajak daerah.
Dilain sisi, belanja daerah dalam TA 2022 direncanakan sebesar Rp2,99 triliun lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,15 triliun sehingga terjadi penurunan Rp1,16 triliun atau 27,96 persen.
Penurunan belanja daerah tersebut, disebabkan pengalihan dana BOS non BOS fisik untuk SD, SMP Negeri ke kabupaten/kota, dan tidak ada pinjaman pemulihan ekonomi daerah.
"Dari gambaran rencana pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp2,87 triliun jika diperhadapkan dengan rencana belanja daerah TA 2022 sebesar Rp2,99 triliun maka terdapat defiti anggaran sebesar Rp121,22 miliar dalam Ranperda APBD Maluku TA 2022," tuturnya.
Lanjut Orno, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memafaatkan surplus anggaran, yaitu pada sisi pembiayaan merupakan penerimaan daerah direncanakan Rp150 miliar, dan pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah direncanakan Rp28,78 miliar.
Dari pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat pembiayaan neto sebesar Rp121,22 miliar, dengan demikian defisit pada Ramperda tentang APBD Maluku TA 2022 121,22 miliar dapat ditutupi pembiayaan neto sebesar Rp121,22 miliar.
"Sehingga sisa lebih pembiayaan TA 2022 menjadi nihil," cetusnya.
Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutannya, mengatakan dari penyerahan Nota keuangan dan Ranperda APBD TA 2022, akan dilanjutkan dengan pembahasan baik internal maupun pembahasan dengan tim anggaran Pemerintah daerah.
Oleh seba itu, dirinya menghimbau kepada seluruh anggota DPRD Maluku maupun Pemda Maluku agar tetap memiliki semangat dan komitmen, serta mencurahkan sepenuhnya perhatian di masa RAPBD TA 2022.
"Hal ini dimaksudkan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama kita menetapkan APBD menjadi keputusan bersama," pungkasnya.