AMBON - BERITA MALUKU. Sertifikat elektronik (tandatangan digital) menjadi fokus perhatian DPRD Provinsi Maluku, untuk menjajaki kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Hal ini dimaksudkan agar seluruh kerja dewan dapat berjalan dengan baik, mengingat saat ini keabsahan tanda tangan elektronik, sama dengan keabsahan tanda tangan basah pada umumnya, untuk menjamin kepastian hukum dokumen-dokumen instansi yang bersifat elektronik.
"Tadi kita sudah sampaikan kepada sekterais utama badan siber dan sandi negara, Syahrul Mubarak, nanti kita pelajari, kalau memang harus dilakukan maka ada juga kerjasama denga BSSN," ujar Ketua DPRD Maluku, kepada wartawan, Jumat (05/11/2021).
Dikatakan, dari hasil percakapan dengan Sekretaris BSSN, penerapan tandatangan digital di DPRD Maluku dinilai sangat baik. Dikarenakan setiap waktu DPRD melaksanakan kegiatan rapat dengan instansi tekait, ada juga kegiatan lain.
"Mudahan-mudahan ini menjadi perhatian bersama kedepan," ucapnya.
Terlepas hal tersebut, Wattimury memberikan apresiasi kepada Pemda Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informasi yang telah membangun kerjasama dengan BSSN, guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan pemda, khususnya sistim admnistrrasi.
oleh karena itu, dengan adanya penandatanganan kerjasama ini tugas pemerintahan dapat tertangani secara baik.
"Betapa pentingnya sistim ini diberlakukan di pemda, sebagai satu contoh jika gubernur tidak berada ditempat, tapi kalau membutuhkan tandatangan beliau dengan sistim ini bisa dilakukan. Sehingga orang tidak menunggu waktu berapa lama untuk mengurus sesuatu atau mendapatkan kepastian. Namun dengan sistim ini dimana saja, pengambil kebijakan baik itu, Gubernur, Wakil Gubernur maupun sekda bisa bisa melakukan tandatangan dan mempermudah birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Terutama administrasi dalam mendukung tugas-tugas tersebut," tuturnya.
Ditambahkan, kerjasama yang dibangun merupakan bentuk inovasi penyelenggaraan pemerintahan yang terus digalakan oleh Pemda Maluku, sehingga tata kelola pemerintahan di Maluku akan semakin baik.
"Karena kita tahu mengelola pemerintahan bukan suatu hal yang mudah, membutuhkan keseriusan, perhatian. mudah-mudahan kerjasama ini apa yang menjadi persoalan pengelolaan pemerintahan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.