AMBON - BERITA MALUKU. Peringatan HUT ke-76 provinsi Maluku yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (19/08/2021) diwarnai aksi demo dari OKP Cipayung Plus kota Ambon, terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI GMNI, dan IMM.
Aksi yang berlangsung sebelum rapat paripurna dimulai menyoroti berbagai hal mulai dari kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Murad Ismail-Barnabas Orno dimana terjadi pemborosan anggaran, sehingga menyebabkan Maluku masih berada di posisi keempat termiskin di Indonesia.
Setelah melakukan aksi dua jam, pendemo kemudian ditemui langsung Wakil Gubernur Barnabas Orno dan Ketua DPRD Maluku di loby balai rakyat, Karang Panjang, Ambon.
Dalam kesempatan tesebut, ada beberapa point yang menjadi tuntutan dari OKP Cipayung Plus Kota Ambon, yaitu mendesak Gubernur-Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku untuk lebih serius dan fokus memperjuangkan LIN, Ambon New Port, Blok Masela dan tambang emas gunung botak untuk kepentingan rakyat kecil di Maluku, bukan nuntuk kepentingan investor asing dan bukan untuk orang-orang tertentu.
Mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi segala kebijakan Gubernur-Wakil Gubernur yang dinilai dari hasil kajian faktual di masa kepemimpinan dua tahun ini telah menghambiskan anggaran ratusan milyar, namun belum menyentuh esensi dari kemerdekaan masyarakat di Maluku, dibuktikan masih dikategorikan sebaga provinsi termiskin keempat di indonesia.
OKP Cipayung Plus juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur agar tidak anti krtik dan jangan sekali-sekali membungkam penyampaian aspirasi rakyat di hadapan publik.
Mendesak pemerintah provinsi Maluku dan DPRD serta lembaga penegak hukum untuk membebaskan Risman Soulissa selaku aktivis HMI Mahasiswa Unpatti dan 2 aktivis pembela hutan adat Sabuai Stevanus Ahwalam dan Kaleb Yamarua.
Selanjutnya, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk tidak boleh intervensi terhadap lembaga pendidikan, karena secara tidak langsung Gubernur dan Wakil Gubernur telah membatasi Kemerdekaan lembaga pendidikan.
Mendegar tuntutan pendemo, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menilai dalam tuntutan ada opini terkait kemiskinan, mengingat persoalan tersebut bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi Maluku, melainkan seluruh kabupaten/kota termasuk pemerintah desa melalui dana desa untuk menangani kemiskinan di masing-masing daerah.
'Dalam rapat DPRD bersama tim anggaran Pemda sudah dibicarakan mengkoordinasikan masalah ini. Prinspnya kami terbuka, dan kita akan mengkaji kembali apa yang menjadi tuntutan. Kita percaya apa yang disampaikan untuk bersama-sama membangun daerah ini kedepan,"ucapnya.
Hal yang sama juga Wakil Gubernur Barnabas Orno, dimana kemiskinan menjadi tanggungjawab seluruh kepentingan di Maluku mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai desa.
Diakuinya, kemiskinan yang terjadi karena belum tercapai beberapa hal penunjang lainnya, seperti belum masuk investor dalam membuka lapangan kerja, kecuali berdoa semoga LIN, Ambon New Port dan Blok Masela berhasil.
"Kalau itu berhasil maka penyerapan tenaga kerja. Kemudian sektor jasa terhadap nelayan mungkin jauh lebih dari pada sebelumnya," tandasnya.
Prinsipnya, kata Orno kehadiran OKP Cipayung Plus memberikan refleksi dan renungan bagi kepemimpinan Pemda dan DPRD Maluku untuk langkah-langkah pembangunan kedepan.