 |
| Ilustrasi |
AMBON - BERITA MALUKU. Sosialisasi pembebasan lahan untuk pembangunan Ambon New Port seluas 200 hektar gencar dilaksanakan pemerintah provinsi Maluku.
Upaya ini dilakukan sehingga proses pembebasan lahan dapat dilakukan secepatnya.
"Sosialisasi target pemerintah pusat September sudah harus selesai, tetapi kita upayakan secepatnya di bulan ini," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat dikonfirmasi, Senin (05/07/2021).
Menurutnya, jika tahapan ini selesai dilaksanakan, maka akan dilanjutkan upaya pembebasan lahan.
"Jadi sertifikat tanah itu milik pempus baru mulai dikerjakan," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono meninjau lokasi pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis petang.
Dua menteri kabinet Indonesia Maju tersebut tiba di Ambon dengan penerbangan berbeda, kemudian didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail mengunjungi pelabuhan feri di Negeri Waai untuk melihat perencanaan lokasi pelabuhan terintegrasi Ambon New Port A.
Kedua menteri mendapatkan penjelasan dari Kadis Perhubungan Maluku Mohammad Malawat tentang perencanaan pembangunan Ambon New Port diatas lahan seluas 200 hektare.
Letak lahan seluas 200 hektare itu berada bersebelahan dengan areal 700 hektare yang telah disiapkan Pemerintah provinsi Maluku untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi dan "fish market" sebagai bagian dari upaya pemerintah menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).
Pelabuhan Ambon baru akan menjadi pelabuhan terintegrasi di mana pembangunannya selain oleh pemerintah juga melibatkan pihak swasta.
Kepala Bappenas menilai lokasi untuk pembangunan Ambon new port dan pelabuhan terintegrasi perlu dikaji dengan besar dan bisa diputuskan dalam waktu dekat, sehingga pembangunannya dapat segera dimulai dan rampung sesuai target tahun 2023.
Suharso juga mememinta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pemilik tanah, dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembebasan lahannya dapat berjalan lancar dan tidak terkendala.
"Sosialisasi kepada pemilik lahan harus dipercepat, sehingga pembebasan lahannya dapat dilakukan sesuai jadwal yakni September 2021," katanya.
Berdasarkan pengamatannya, Suharso Monoarfa menilai rencana "ground breaking" yang dijadwalkan November 2021 akan molor ke 2022.
"Dengan kondisi yang ada sudah pasti ground breakingnya akan mundur. Apapun alasannya pembangunan ambon new port dan pelabuhan terintegrasi ini harus berjalan dan selesai tepat waktu sesuai harapan bapak Presiden yakni 2023," katanya.
Karena itu, Kepala Bappenas meminta agar "milestone" atau rangkaian pekerjaan pembangunan beserta "timeline" dapat segera diserahkan kepada dirinya, sehinga dapat dikaji dan diputuskan dengan benar.
"Saya yang penting milestone dan timelinenya jelas, sehingga bisa diputuskan penganggarannya bersama dengan Menkeu dalam waktu dekat," katanya.
Sedangkan Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono, meminta agar penentuan lokasi pelabuhan Ambon new port dapat diputuskan dengan benar dan sesuai dengan hasil kajian, terutama menyangkut kedalaman dan arus air laut.
"Lokasinya harus memperhitungkan arus dan gelombang, terutama saat musim ombak, mengingat kapal-kapal yang akan beroperasi di Ambon new port ini berukuran besar," ujarnya.