AMBON - BERITA MALUKU. Salah satu yang menjadi agenda prioritas DPRD Maluku dalam waktu dekat ini, yaitu menyampaikan aspirasi berkaitan APBN 2022 ke Pemerintah Pusat.
"Kita rencanakan 5 April mendatang sampaikan aspirasi ke pempus, melalui Bappenas maupun Kementerian terkait," ujar Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (24/03/2021), menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Menindaklanjuti hal itu, pihaknya masing-masing komisi akan bertemu mitra untuk membicarakan pokok-pokok persoalan yang nantinya disampaikan ke Pempus.
"Dewan sudah punya kegiatan dari hasil pengawasan dilapangan, kita akan padukan bersama ekskutif untuk diusulkan ke Pempus melalui Bappenas atau kementerian terkait, di tanggal 5 April mendatang, sebelum penyampaian aspirasi masyarakat Maluku melalui DPRD Maluku, masing-masing komisi akan bertemu dengan mitranya untuk membicarakan pokok-pokok persoalan apa yang mau disampaikan kepada Pempus," tuturnya.
Hal lainya yang akan disampaikan, kata Wattimury, membicarakan Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Masela.
Berdasarkan informasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Dinas ESDM Maluku, perjuangan PI 10 persen kini telah memasuki tahapan ketujuh.
"Kita sudah sangat bersyukur karena proses berjalan cepat. Mudah-mudahan tidak ada hambatan sehingga PI 10 persen benar-benar menjadi milik masyarakat Maluku," ucapnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat Maluki agar perjuangan ini berjalan dengan baik, sehingga PI 10 persen benar-benar menjadi milik Maluku.
Hal lain dibahas dalam rapat Bamus, jelasnya berkitan penyelesaian peraturan daerah (Perda), diantaranya Perda tentang disiplin penerapan protokol kesehatan, dan Perda embarkasi haji.
Untuk itu, minggu depan Pansus atau Bapemperda sudah menyusun Perda tersebut, sehingga mengetahui sampai sejauh mana dikerjakan, untuk kemudian ditetapkan.
"Itu akan segera kita selesaikan, sehingga dalam bulan depan sudah ditetapkan," ucapnya.