AMBON – BERITA MALUKU. Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menilai proses belajar tatap muka di kota Ambon, sudah seharusnya dilaksanakan di tahun ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Hal ini disuarakan Afifudin kepada awak media di kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (04/01/2021).
Sebagai Anggota DPRD daerah pemilihan Ambon, dirinya selalu menyuarakan untuk dilakukan pendidikan tatap muka, namun Kepala Dinas Kota Ambon mengutarakan belum saatnya.
"Kenapa belum saatnya, semustinya ia harus berani katakan, Pak Walikota tolong jangan dibuka dulu Bioskop, karena area publik yang bisa memunculkan klaster baru, justru di sekolah terang, namun di bioskop gelap," ucapnya.
Apalagi menurutnya, sudah ada kehidupan untuk hidup bersama dengan virus. Untuk itu, sudah harus membiasakan berinteraksi publik, tentu dengan protokol kesehatan.
“Jadi sudah seharusnya sekolah tatap muka mulai berjalan januari. Anak-anak kita tidak hanya butuh belajar, diajar, tetapi harus di didik, harus punya teman, butuh interaksi se usia dia. Makanya kita sudah harus bersama-sama, berfikir produktif, sekolah harus dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.
Terlepas dari itu, Kader PPP itu, menyingung soal pelaksanakan prokes dalam penanganan Covid-19, menurutnya, harus ada standar indikator dari satuan tugas, yang harus di duduki secara benar, sehingga tidak menimbulkan perdebatan.
Begitu juga dalam pelaksanaan swiping prokes oleh satuan tugas, jelasna tim seharusnya menunjukan bukti rapidtes, atau hasil swab, bebas dari Covid-19. Kalau tidak maka potensinya besar untuk penyebaran virus.
Untuk itu, kata Rovik perlu juga skenario penanganan khusus dan umum harus oleh pemerintah. Misalnya tempat keramaian, seperti pasar, harus benar-benar dilakukan penanganan khusus, dengan menerapkan pintu masuk, pintu keluar, serta menyediakan masker. Karena saat ini kondisi pasar mardika sudah sangat mengkhawatirkan, banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Jika tim lakukan swiping di pasar, maka akan ada banyak yang di Rapidtest.
"Makanya itu yang benar-benar harus dilakukan pemerintah. Saya kira apa yang dilakukan tim tidak sekedar menampakan sementara melakukan upaya penanganan Covid-19, tapi apa yang dilakukan harus memiliki efek terhadap upaya pencegahan Covid-19,” tegasnya.