“Menindaklanjuti surat Gubernur, saya telah koordinasi dengan Pak Sekretarias Daerah, Kasrul Selang, kemudian beliau arahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah, dan telah disetujui masuk dalam APBD-Perubahan senilai Rp150 juta,” ujar Marasabessy saat dikonfirmasi, Minggu (23/08).
Dikatakan, pekerjaan jalan ini merupakan tindaklanjut dari koordinasi bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku & Maluku Utara, untuk pekerjaan pemadatan tahap pertama.
Untuk pekerjaan jalan tersebut, jelasnya belum dilaksanakan karena masih dalam proses tender.
“Mudah-mudaan dalam waktu satu atau tiga bulan kedepan sudah bisa dikerjakan. Sehingga nanti jalan tidak melalui jalan masyarakat,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kakanwil Kemenag Maluku meminta dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, guna penyelesaian jalan masuk asrama yang sementara ini masih menunggu finalisasi dari Menteri Agama untuk terbentuknya embarkasi antara di Ambon.
“Untuk infrastruktur sarana prasarana kita sudah 85 persen, yang kita harapkan Pemda saat ini, yaitu bantuan untuk penyelesaian 200 meter jalan masuk di area asrama,” pinta Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis, kepada awak media di kantor DPRD Provinsi Maluku, usai pertemuan bersama komisi IV, beberapa waktu lalu.
Sementara untuk, sarana pendukung lainnya di tahun 2021 telah dialokasikan dari Kementrian Agama sekitar Rp30 miliar untuk membangun satu gedung berlantai tiga.
“Kalau itu sudah selesai maka semua sarana prasarana sudah terpenuhi, termasuk pembentukan UPT yang merupakan bagian dari satuan kerja pengelola embarkasi antara itu sendiri,” ucapnya.
Ditanya terkait keberangkatan Jamaah Haji tahun ini, kata dia terjadi penundaan ditengah Pendemi Covid-19.
“Untuk jamaah haji tahun ini yang ditunda perjalanan haji akan diprioritaskan untuk tahun 2021, sedangkan 2021 ditunda ke 2022 kemudian seterusnya,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapry, mengatakan berkaitan dengan permintaan penyelesaian jalan masuk asrama, akan segera dikoordinasikan dengan Komisi III, untuk nantinya memanggil Dinas PUPR untuk membicarakan hal tersebut.
“Berkaitan dengan embarkasi, kita coba ingin apa yang masih kurang, karena ini untuk membuat syarat agar ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sehingga kita harapkan tahun depan pada saat penerimaan jamaah haji tidak lagi ke Makassar, tetapi semua sudah dipusatkan di Ambon,” pungkasnya.