Tunggu Rekomendasi dari Mendagri-KASN Untuk Assesment Seleksi Sekda-Eselon II
AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyiapkan proses seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekda) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkup Pemprov Maluku, yang sampai saat ini belum memiliki pejabat definitif.
Sebagaimana diketahui, jabatan Sekda Maluku maupun sejumlah jabatan eselon II di lingkup Pemprov Maluku belum memiliki pejabat definitif pasca ditinggal pensiun maupun dirotasi oleh Gubernur Maluku.
Totalnya ada sekitar 16 jabatan, diantaranya jabatan Sekda Maluku (Pimpinan Tinggi Madya), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas BPSDM, Kepala Kepala BKD, Kepala Inspekturat, Asisten Tata Pemerintahan, Asisten Kesejahteraan Sosial dan Adminsitrasi Umum, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekwan, dan Kepala Biro Perbatasan.
Untuk melakukan seleksi terhadap jabatan-jabatan tersebut, dikatakan Plt Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, saat ini Pemprov Maluku menunggu rekomendasi dari Menteri dalam negeri dan KASN.
Dimana surat permohonan ke Mendagri dan KASN sudah dikirimkan Pemprov Maluku sejak pekan kemarin.
"Kita sudah menyurati Mendagri dan KASN untuk meminta rekomendasi pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekda) maupun Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II). Jadi kita kita menunggu rekomendasi dari Mendagri dan KASN untuk melakukan tahapan selanjutanya," ujar Jasmono saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9).
Nantinya kata Jasmono, jika rekomendasi sudah dikantongi Pemprov Maluku, juga akan dibentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Accesor.
"Tim Pansel itu melibatkan pejabat Esslon I dari Kementerian Dalam Negeri dan Akademisi," sambungnya.
Setelah itu kata Jasmono menambahkan, akan dilakukan pengumuman untuk seleksi.
"Setelah itu baru seleksi," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, jabatan Sekda Maluku maupun sejumlah jabatan eselon II di lingkup Pemprov Maluku belum memiliki pejabat definitif pasca ditinggal pensiun maupun dirotasi oleh Gubernur Maluku.
Totalnya ada sekitar 16 jabatan, diantaranya jabatan Sekda Maluku (Pimpinan Tinggi Madya), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas BPSDM, Kepala Kepala BKD, Kepala Inspekturat, Asisten Tata Pemerintahan, Asisten Kesejahteraan Sosial dan Adminsitrasi Umum, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekwan, dan Kepala Biro Perbatasan.
Untuk melakukan seleksi terhadap jabatan-jabatan tersebut, dikatakan Plt Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, saat ini Pemprov Maluku menunggu rekomendasi dari Menteri dalam negeri dan KASN.
Dimana surat permohonan ke Mendagri dan KASN sudah dikirimkan Pemprov Maluku sejak pekan kemarin.
"Kita sudah menyurati Mendagri dan KASN untuk meminta rekomendasi pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekda) maupun Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II). Jadi kita kita menunggu rekomendasi dari Mendagri dan KASN untuk melakukan tahapan selanjutanya," ujar Jasmono saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9).
Nantinya kata Jasmono, jika rekomendasi sudah dikantongi Pemprov Maluku, juga akan dibentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Accesor.
"Tim Pansel itu melibatkan pejabat Esslon I dari Kementerian Dalam Negeri dan Akademisi," sambungnya.
Setelah itu kata Jasmono menambahkan, akan dilakukan pengumuman untuk seleksi.
"Setelah itu baru seleksi," tandasnya.