Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik sejumlah kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan pemerintah. Kebijakan yang dikritik antara lain soal bertambahnya jumlah utang dan pembangunan yang hanya fokus pada infrastruktur.
PDIP sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi pidato SBY tersebut. "Yang disampaikan SBY sebagian normatif teoritis, sebagian pengakuan bahwa yang terjadi hari ini merupakan hasil proses panjang yang kita lakukan di masa lalu," ungkap Ketua DPP PDIP bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno dalam perbincangan Rabu (8/2/17).
PDIP mengapresiasi apa yang disampaikan SBY dalam pidato politiknya, termasuk aspirasinya terhadap masalah perekonomian bangsa. Meski begitu, Hendrawan mengingatkan bahwa masalah ekonomi Indonesia saat ini juga tidak terlepas dari peninggalan masa lalu.
"Yang diuraikan bagus. Kita semua sepakat. Yang terjadi hari ini hasil dari proses panjang, termasuk kondisi-kondisi yang tercipta pada periode sebelumnya. Liberalisasi ekonomi kita mulai 1983," ujar anggota Komisi XI DPR itu.
"Liberalisasi politik kita mulai 1999. UUD kita amandemen 1999-2002. Wajah kita berubah dalam puluhan tahun terakhir ini. Kita jangan kaget atau pura-pura tak paham," sambung Hendrawan.
Soal kritik SBY tentang pemerintah yang lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, dia tidak setuju bahwa itu akan menjadi ancaman. Langkah Jokowi menurut Hendrawan dilakukan dalam upaya pengerjaan proyek-proyek yang tak diselesaikan dari periode pemerintahan sebelumnya.
"Investasi infrastruktur sangat vital. Jokowi terus mengoreksi dan membenahi investasi yang mangkrak di masa lalu. Kita terus memerangi sebaran penyakit ekonomi kita," sebutnya.
"Yaitu ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) dan ekonomi bernilai tambah rendah (low value-added economy)," tambah Hendrawan.
Hendrawan pun membantah bahwa pembangunan infrastruktur yang pesat dari tingginya investasi akan berujung pada inflasi. Dia menyatakan inflasi disebabkan dari berbagai faktor lainnya, termasuk dari permasalahan luar negeri.
"Tidak benar. SBY membayangkan ekonomi sudah dalam full capacity, semua kapasitas terpakai, sehingga begitu ada investasi berlebih langsung kepanasan (overheated economy). Menurut saya masih ada ruang gerak untuk genjot pertumbuhan ekonomi melalui pembangun infrastruktur," papar dia.
"Inflasi ke depan lebih disebabkan antisipasi menguatnya mata uang dolar akibat politik ekonimi Trump (Presiden Amerika Serikat, red), suku bunga naik, dan harga barang/jasa yang dikendalikan (administered prices) yang berubah," imbuh Hendrawan.
Sebelumnya SBY mengkritik kebijakan ekonomi Jokowi. Presiden RI ke-6 itu mengatakan investasi bukan harus berbentuk pada infrastruktur fisik semata.
"Pembengkakan utang negara yang sangat besar untuk kepentingan jangka pendek, termasuk infrastruktur, sebaiknya dihindari. Jumlah utang yang naik secara tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan," tutur SBY dalam pidato politiknya, Selasa (7/2) malam.
DETIK.COM