Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah melakukan kajian pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa.
Wacana pemindahan ibu kota tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini memperhitungkan perekonomian di Pulau Jawa sangat kuat dibandingkan luar Jawa sehingga butuh pemeratan.
Pulau Jawa telah berkontribusi sebesar 58% terhadap PDB Indonesia. Bahkan, tren tersebut terus mengalami peningkatan, sehingga harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa, salah satunya dengan pemindahan ibu kota.
Lalu bagaimana arahan Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota ?
"Lakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Kajian pemindahan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, sehingga 2018 sudah bisa dilakukan untuk memulai persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan yang baru.
"2018 menteri PUPR akan menyiapkan detail enginering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan. Pemindahannya sendiri kan butuh waktu lama, minimal bisa 4-5 tahun," tambah dia.
Saat ini, terdapat 3 lokasi yang cocok dan berada di Kalimantan. Namun, Bambang mengungkapkan hal tersebut masih dalam kajian.
Jika nantinya sudah menemukan lokasi yang cocok, Bambang memastikan, pembangunan Istana Kepresiden akan dibangun tidak perlu mewah. Untuk status aset yang berada di lokasi lama, masih menjadi milik pemerintah.
"Istana kan tidak harus mewah. Yang penting ada rumah tinggal dan kantor presiden," ungkap dia.
DETIK.COM