Kekurangan anggaran untuk membayar honor guru non PNS di Provinsi Jambi mendapat tanggapan dari pihak DPRD Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk mencarikan dana dari sumber yang sah, untuk menutupi kekurangan anggaran senilai Rp 12 Miliar tersebut.
Bustami Yahya, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi mengatakan tidak ada alasan Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar honor guru. Menurutnya, ini memang dampak dari peralihan wewenang SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Dimana, dari amanat Undang-undang, semua tanggung ajwab SMA/SMK dilimpahkan ke Pemprov. Namun, pemerintah pusat tidak akan mengakomodir tenaga non PNS seperti tenaga PNS di SMA/SMK. “Dulu tenaga honor mendapat gaji dari APBD Kabupaten/Kota. Sekarang harus dari Pemprov Jambi,” katanya.
Untuk itu, Pemprov Jambi haru mencarikan dana untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Dia mengatakan, jangan sampai ketika wewenang berpindah keProvinsi, kehidupan tenaga honorer tidak semakin baik. “Seharusnya meeka lebih sejahtera, bukan malah semakin buruk. Mereka menggantungkan biaya hidup ke honor tersebut,” katanya.
Kedepannya, Pemprov Jambi diminta untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot. Meniru apa yang telah dijalankan oleh Provinsi lain, ada dana sharing dari Kabupaten/Kota untuk membayar honor guru.
“Seperti di Sumatra Utara, tidak ada masalah. Ada anggaran dari Kabupaten, digabungkan dengan anggaran dari Pemprov untuk membayar gaji guru honor. Tapi ini tentu baru bisa dilaksanakan tahun depan, kalau tahun ini sudah telat, sudah ketok palu,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Pengurus Besar PGRI Koordinator Wilayah (Korwil) Jambi, Didi Suprijadi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi harus bisa menutupi kekurangan anggaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa guru honorer saat ini harus diberdayakan dengan baik. Mengingat masih banyak kekurangan jumlah guru di beberapa wilayah di Provinsi Jambi.
“Kini guru PNS masih bertumpuk dibeberapa tempat, akibatnya sebagian masih banyak kekurangan guru. Guru honorer inilah dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Ia berharap permasalahan ini tidak berbuntut panjang. Karena bisa saja akan mengganggu aktifitas guru honorer ketika mengajar. “Jangan sampai proses belajar memgajar terganggu. Bukan sedikit jumlahnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Agus Herianto mengaku bahwa ada kekurangan sebesar Rp 12 miliar untuk pembayaran tenaga honorer. Ini diakibatkan data jumlah guru honor saat ini lebih banyak dari data yang masuk saat penyerahan P3D SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Oktober 2016 lalu.
(Sumber)
Demikian informasi yang kami sampaikan semoga menambah wawasan kita bersama. terima kasih.