Dijelaskan, pengembangan Trans Maluku ini selain untuk menghubungkan gugus Pulau yang ada di Provinsi Maluku, juga untuk membuka akses ke Wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil yang masih terisolir.
Utamanya dengan meningkatkan Kemantapan Ruas Jalan Daerah baik kabupaten maupun Provinsi yang memiliki disparitas yang tinggi dengan Tingkat kemantapan jalan nasional yaitu 41 persen berbanding 89 persen.
Menurutnya, dalam menyelenggarakan pembangunan kedepan di bidang infrastruktur ke-PU-an, diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan dan pelayanan kedepan seperti target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang dan target SDG’s.
"Salah satu Indikator SDG’s yaitu, pencapaian target keciptakaryaan dengan semboyan 100-0-100, yaitu pencapaian air bersih hingga 100 persen di masyarakat, penurunan permukiman kumuh hingga 0 persen dan peningkatan sinitasi masyarakat hingga 100 persen, dilihat dengan kondisi yang ada sekarang, pencapaian air bersih Maluku yang mencapai 72,44 persen, permukiman kumuh 8 persen, dan sinitasi yang baru mencapai 54,9 persen, memang bukan perkara mudah untuk mencapai target 100-0-100, namun hal itu merupakan tugas kita bersama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," jelas Sahuburua.
Selain Pembangunan Infrastruktur, Sahuburua mengatakan, dalam rangka mewujudkan Maluku sebagai Laboratorium Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, pihaknya juga telah membangun pusat-pusat pengembangan Keagamaan yaitu dengan membangun Islamic Center, Kristiani Center, Khatolik Center dan yang sementara dibangun adalah Hindu Center dan Budha Center.
“Kita perlu menyambut kebijakan pemerintahan Jokowi - JK yang memprioritaskan pembangunan kawasan pinggiran melalui program nawa cita. Salah satu Inisiatif Pengembangan Kawasan Pinggiran tersebut yaitu Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan atau yang lebih dikenal dengan GERBANG DUTAS, kiranya program ini dapat mengembangkan kawasan perbatasan yang selama ini sering digambarkan sebagai kawasan yang tertinggal dan terbelakang menjadi garda terdepan Negara yang Maju dan mampu bersaing dengan kawasan perbatasan negara lain,” ucapnya.
Menurutnya, untuk mencapai pembangunan Maluku kedepan yang berkelanjutan, maka diperlukan sinergitas antar semua stakeholder terutama antar pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan kedepan, tidak lagi terkotak-kotak, menghindari ego sektoral maupun ego vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan perencanaan disusun dengan saling mendukung dan melengkapi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Saya mengajak kita semua untuk duduk bersama, berdiskusi, bersinergi dan menjalin kebersamaan dalam menghasilkan perencanaan yang baik dan matang serta bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat,” ajaknya.