"Dalam agenda kunjungan aspirasi ke pemerintah pusat, kami bersama Badan Perbatasan Provinsi Maluku akan menemui kementerian terkait untuk menanyakan realisasi pembukaan perdagangan linta batas darat dan laut," kata ketua Komisi A DPRD Maluku, Melki Frans di Ambon, Selasa kemarin.
Menurut dia, aktivitas perdagangan antara masyarakat Indonesia di wilayah Kabupaten MBD dengan masyarakat Timor Leste secara diam-diam sudah berjalan lama.
Sejak tujuh tahun silam, Pemerintah Indonesia khususnya melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah merancang pembukaan jalur perdagangan di tapal batas Indonesia-Timor Leste.
Untuk itu, kata Melki Frans, DPRD akan menanyakan tindak lanjut dari program tersebut dengan harapan dalam tahan ini bisa direalisasikan sehingga aktivitas perdagangan antarnegara di wilayah perbatasan bisa berjalan baik.
"Hubungan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan MBD dengan masyarakat Timor Leste bukan saja pada bidang perdagangan tetapi juga ada pada unsur sosial dan budayanya," kata Melki Frans.
Bahkan warga yang berada di Pulau Wetar saat menderita sakit juga sering pergi berobat ke negara tetangga tersebut karena letaknya secara geografis sangat berdekatan.
Karena itu DPRD akan menanyakan serta menindaklanjutinya sehingga kalau bisa dalam tahun ini sudah ada pembukaan perdagangan tapal batas laut antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kabupaten MBD.