BERITA MALUKU. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, Doktor Askam Tuasikal berharap, setiap sekolah dasar di Maluku Tengah agar lebih giat menerapkan mutan lokal (Mulok) bahasa Daerah dalam kurikulum pembelajaran.
Menurutnya, moralitas suatu bangsa akan goyah jika adat dan budaya dilupakan. Sehingga menurut Tuasikal, secara sistem, penerapan mulok di setiap sekolah perlu digenjot dengan bahasa daerah. Dan menurtnya, tidak perlu ada bahasa Inggris dalam mulok, yang ada hanyalah pengembangan bahasa Daerah atau bahasa Negeri.
"Mulok, bisa bahasa Negeri atau bahasa daerah. Dan itu perlu didongkrat supaya keinginan kita bikin kamus bahasa daerah atau bahasa negeri. Ini menjadi dasar menyusun kurikulum, Kalau kita menjalankan budaya lemah, maka ancaman akan datang," ujar Askam didepan kepala Paud, TK, Kepsek SD dan SMP se Maluku Tengah, Selasa (24/1/2017) pada acara Rembuk Pendidikan, di Gor, Masohi.
Ia juga sempat menyinggung soal banyak modus mencari untung dengan menawarkan jasa pengurusan akreditasi ke Sekolah-sekolah.
"Jangan percaya ada orang yang mau melakukan kegiatan mengatasnamakan dinas, kalau tidak ada surat resmi dari kami, tidak perlu layani. Sekrang ada yang menawarkan pengurusan akreditasi sekolah, jangan percaya," tandasnya.
"Kalau kegiatan mengatasnamakan dinas, tidak ada ijin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu bapak harus menolak. Kepala sekolah jangan diiming-imingi dengan akreditasi. Akreditasi itu bukan merupakan suatu jaminan bagi ibu bapa tanda tangan izasah. Yang mengesahkan itu adalah Bupati, bukan Badan Akreditasi. Kreditasi itu hanya melakukan evaluasi kerja ibu bapa," pungkasnya, sembari disambut tepuk tangan para kepala sekolah.
Menurutnya, moralitas suatu bangsa akan goyah jika adat dan budaya dilupakan. Sehingga menurut Tuasikal, secara sistem, penerapan mulok di setiap sekolah perlu digenjot dengan bahasa daerah. Dan menurtnya, tidak perlu ada bahasa Inggris dalam mulok, yang ada hanyalah pengembangan bahasa Daerah atau bahasa Negeri.
"Mulok, bisa bahasa Negeri atau bahasa daerah. Dan itu perlu didongkrat supaya keinginan kita bikin kamus bahasa daerah atau bahasa negeri. Ini menjadi dasar menyusun kurikulum, Kalau kita menjalankan budaya lemah, maka ancaman akan datang," ujar Askam didepan kepala Paud, TK, Kepsek SD dan SMP se Maluku Tengah, Selasa (24/1/2017) pada acara Rembuk Pendidikan, di Gor, Masohi.
Ia juga sempat menyinggung soal banyak modus mencari untung dengan menawarkan jasa pengurusan akreditasi ke Sekolah-sekolah.
"Jangan percaya ada orang yang mau melakukan kegiatan mengatasnamakan dinas, kalau tidak ada surat resmi dari kami, tidak perlu layani. Sekrang ada yang menawarkan pengurusan akreditasi sekolah, jangan percaya," tandasnya.
"Kalau kegiatan mengatasnamakan dinas, tidak ada ijin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu bapak harus menolak. Kepala sekolah jangan diiming-imingi dengan akreditasi. Akreditasi itu bukan merupakan suatu jaminan bagi ibu bapa tanda tangan izasah. Yang mengesahkan itu adalah Bupati, bukan Badan Akreditasi. Kreditasi itu hanya melakukan evaluasi kerja ibu bapa," pungkasnya, sembari disambut tepuk tangan para kepala sekolah.