"Karena setiap era, memiliki tantangan, masalah dan solusinya sendiri. Tak perlu menyindir-nyindir kebijakan pemerintahan yang lalu, jika sekadar menunjukan apa yang dilakukan hari ini," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, Jumat (23/12).
Marwan, merespons berita yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang menelan anggaran Rp 300 triliun pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Awalnya, Jokowi bicara soal kebijakannya yang sudah berhasil membuat harga BBM di Papua setara dengan harga di Pulau Jawa. Sebelumnya, harga BBM jenis premium di sejumlah kabupaten terpencil di Papua bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter. Namun, harga BBM di seluruh wilayah di Papua kini bisa sama dengan wilayah lain, yakni sekitar Rp 6.000 per liter.
Menurut Marwan, politisi muda Partai Demokrat, tidak relevan membandingkan kebijakan subsidi era Jokowi dengan era SBY.
"Penghapusan subsidi BBM pada era Jokowi dilakukan ketika harga minyak dunia level terendah yang sempat turun 30 dolar per barel. Sementara pada era SBY kebijakan pemberian subsidi dilakukan ketika harga minyak meningkat tajam yang sempat menembus 100 dolar per barel. Pemberian subsidi dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintahm," tutur Marwan.
Diingatkan Marwan, bahwa selama pemerintahan SBY paling tidak dilakukan 4 kali kebijakan menaikan harga BBM, dengan kenaikan tertinggi pada Oktober 2005 dengan menaikkan BBM 105 persen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN akibat kenaikan subsidi BBM.
"Secara rata-rata selama 10 tahun pemerintahan SBY subsidi BBM yang diberikan sebesar 129,7 triliun per tahun, bukan 300 triliun sebagaimana yang disebutkan oleh Jokowi. Tidak perlu dilebih-lebihkan, jika hanya untuk menunjukkan bahwa Anda sedang berbuat sesuatu hari ini. Kita apresiasi sebuah pencapaian, tapi sekali lagi, kebijakan kemarin terbaik sesuai dengan situasi dan tantangan pada saat itu. Demikian pula, kebijakan pemerintah hari ini," tambah politisi asal Lampung itu [src/rmol]