Pasalnya kata dia, alokasi anggaran pada tahun 2017 dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah tersebut.
“Komite II meminta agar pada Tahun Anggaran 2018, besaran anggaran harus mencerminkan keberpihakan pada pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, dan daerah terpencil, sebagaimana disebutkan dalam Nawacita, ” ujar Parlindungan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub, Sugihardjo, di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (6/12).
Senator asal Sumatera Utara ini menilai bahwa spesifikasi pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Tujuannya, agar hasil pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menjelaskan bahwa anggaran pada tahun 2017 memang agak terbatas. Namun, Kemenhub sudah mulai memprioritaskan proses pembangunan di wilayah timur Indonesia.
“Untuk pembangunan dan investasi di wilayah yang sudah maju, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator, sehingga mendorong BUMN, investor untuk melakukan investasi. Sehingga angggaran yang terbatas ini bisa dialokasikan untuk kawasan timur dan perbatasan yang memang belum bisa menarik investasi dari luar,” tutur Sugihardjo.
Selain itu, Sekjen Kemenhub juga menjelaskan bahwa saat ini program kerja Kemenhub sedang fokus pada pembangunan di Papua. Anggaran sebanyak 2,5 triliun dialokasikan dalam program kerja Kemenhub tahun 2017 untuk pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Kami akan mendorong pembangunan di Papua. Di samping itu, di satu sisi ada prioritas dari pemerintah dan investor, sudah ada rencana untuk penambahan runway di Dekai. Juga mengkoneksikan tol laut lewat selatan. Nanti akan masuk ke arah Mumugu. Dari Mumugu ke Wamena, PU sudah membangun jalan,” tambahnya.
Sementara, kata Sugihardjo, program kerja pembangunan infrastruktur transportasi di daerah menyesuaikan dengan kondisi dan tahapan pembangunan di setiap daerah. Oleh karena itu, anggaran di setiap daerah juga berbeda-beda.
“Pembangunan disesuaikan dengan kegiatan pembangunan, sebagai contoh, saat ini pembangunan kereta api dimulai dari Sulawesi Selatan. Di Kalimantan kami masih melihat visibility-nya, sedangkan di Sulawesi sudah mulai dibangun,” tutupnya. [src/jitunews]
Related Posts :
Amburadulnya Data Warga Terdampak Covid-19, DPRD Angkat Suara
Saudah: PLN Akan Sosialisasi Listrik Gratis Lewat RT/RW
Ketersediaan Sembako di Pasar Namlea Dapat Penuhi Kebutuhan Masyarakat Jelang Lebaran
Tracking Kasus 15, Dua Warga Ambon Terinfeksi Covid-19 Ditempat Ibadah
Dinas Pendidikan Tanimbar Monitoring Kegiatan ‘Home Studing’