Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi mengatakan, penghapusan anggaran untuk gaji sopir anggota DPRD ini merupakan salah satu hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI.
"Gaji sopir DPRD enggak bisa dianggarkan tahun ini," ujar Yuliadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (27/12).
Selain itu, anggaran BBM, asuransi, serta perawatan untuk kendaraan dinas ikut dicoret pihak Kemendagri.
Yuliadi sebelumnya mengatakan bahwa usulan gaji untuk sopir anggota DPRD DKI bukan hanya ada di Jakarta, melainkan juga di daerah lain.
"Sopir itu kan begini, kan ada usulan bukan dari tingkat DKI saja, tetapi seluruh Indonesia. Jadi anggota Dewan (di Indonesia) itu mengusulkan ke Kemendagri untuk mendapatkan kendaraan dinas," ujar Yuliadi.
Selama ini, anggota DPRD DKI mendapatkan kendaraan dinas berupa mobil Toyota Corolla Altis. Namun, kata Yuliadi, status kendaraan dinas itu hanya pinjam pakai.
Yuliadi mengatakan, anggota Dewan tidak mendapatkan uang untuk kebutuhan bahan bakar mobil tersebut, uang pemeliharaan, dan asuransi mobil. [src/kompas]