Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, dirinya yang berpatokan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Sila Kelima Pancasila mengatur 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Warga Indonesia'.
"Dari dulu saya sudah bilang, saya tidak boleh memberikan bantuan langsung tunai. Karena sila ke lima kita keadilan sosial, bukan bantuan sosial," katanya saat blusukan di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (23/11).
Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menilai, pemberian BLT kerap kali tidak tetap sasaran. Sebab tidak menutup kemungkinan, bantuan ini dimanfaatkan oleh oknum sehingga tidak sampai kepada warga.
"Kan bisa saja uang warga ditilep kalau kita pakai BLT. Malah warga miskin enggak dapat lagi," tegasnya.
Dengan melihat kondisi tersebut, Ahok lebih memilih mempersiapkan bantuan langsung ke lima program. Salah satu contohnya program pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.
"Kalau keadilan sosial, orang yang demo saja boleh terima KJP saya. Kalau bantuan kan enggak, siapa yang saya suka saja yang bisa terima. Mau pilih saya atau tidak tetap saja dapat bantuan kalau masuk ke rumah sakit toh? Itu keadilan sosial," tutupnya.
Sebelumnya, Calon Gubernur DKI nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dalam janji kampanyenya ingin mengeluarkan program Bantuan Langusung Tunai (BLT) bagi warga Jakarta yang dinilai kurang mampu.
"BLT diberikan secara temporer kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam hidupnya. Untuk yang benar-benar makan saja sulit, untuk menyambung hidup sehari-harinya saja sulit. Itu yang perlu kita bantu," ungkap Agus usai berdialog dengan warga Cakung Barat di Lapangan Albo, Jakarta Timur, Senin (31/10).
Sumber : Merdeka