Laode mengatakan, pengusutan kasus proyek senilai triliunan rupiah itu bisa dimulai jika ada aduan masyarakat. "Kami belum dapatkan laporan itu," kata Laode di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/11).
Menurut Laode, pihaknya tidak hanya menunggu laporan untuk mengusut suatu kasus korupsi.
Terlebih jika kasus 34 proyek listrik mangkrak itu mengandung unsur korupsi.
"Bukan menunggu, tapi kalau memang datanya semua valid ya akan kami proses. Seandainya nanti ada laporan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), akan mempercepat kerja KPK," tandas Laode. [sindonews.com]