Rapat terbatas tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Turut dihadiri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, 18 Menteri kabinnet kerja, seketaris kabinet, sejumlah deputy serta staf ahli Presiden.
Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Maluku, dihadiri Seketaris Daerah Maluku dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia mengungkapkan, dari 11 program prioritas, enam program sudah dibahas pada tingkat kementerian dan telah disetujui, yakni Trans Maluku oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, program pengembangan Dok Wayame oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pelabuhan perikanan kontener terpadu di desa Tulehu - Waai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pembangunan sektor perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pembangunan Bandara Banda oleh Kementerian Perhubungan.
Sedangkan lima program lainnya yang ikut dibahas dalam rapat tersebut, lanjut Palapia, yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Wailela, dimana pembangunan fisiknya sudah disetujui Kementerian Kesehatan mulai tahun 2018.
Program Sekolah Tinggi Pelayaran (STP) di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Maluku Tengah, yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan. Institut Teknologi Ambon (ITA), oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).
"Mengenai ITA, Kementerian Dikti setuju dengan pengkajian. Jadi dalam pengkajian itu, selama 2 tahun, ITA sementara bergabung dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sambil memproses pendiriannya," terang Palapia.
Sedangkan sektor perekonomian, kata Palapia, ada Program Pasar Apung di Kawasan Mardika Ambon, yang sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Ada juga Program Pembangunan Proyek Jalan Layang (fly over) di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batumerah, Kota Ambon, yang akan dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Sebelumnya, dalam rapat, Gubernur memaparkan melalui slide, terkait capaian, hambatan, kendala dan harapannya, untuk menyelesaikan semuanya di hadapan Presiden, Wapres dan jajaran Menteri, yang lantas ditanggapi Presiden Jokowi dan para Menteri teknis terkait," pungkas Palapia.